Pendahuluan 

Pembangunan Jalan sangat memberikan pengaruh terhadap lingkungan pada sekitar jalan (Lawalata, 2013). Diskurusus terhadap kawasan hutan seharusnya sesuai dengan fungsi dan pemebentukan, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan pengalih fungsikan kawasan hutan tersebut, hal ini tentu didasari dengan kepentingan umum untuk mengalihkan status hutan tersebut (Hermanto et al., 2019). Ihwal Kepentingan umum tesebut diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang No.2 Tahun 2012 secara eksplisit disebutkan dalam pasal  1 angka 6  Kepentingan Umum adalah “kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Dalam amanah undang-undang yang dimaksud diatasjalan adalah indikator membolehkan pemerintah untuk mengalih fungsikan hutan.Karena Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam hal ini harus memberikan jaminan tersedianya tanah bagi kepentingan umum.

Indonesia adalah wilayah yang memiliki Hutan lindung mempunyai fungsi penting dalam menjaga ekosistem dan biodiversiti dunia. NegaraIndonesia  dengan luas hutan terbesar ketiga setelah Brasil dan Zaire, salah satu fungsi hutan Indonesia melindungi ekosistem baik secara  lokal, nasional, regional. fungsi biodiversiti, Indonesia dikenal sebagai pemilik 17 % spesies dunia, walaupun luas wilayahnya hanya 1.3 % dari luas wilayah dunia. Diperkirakan Indonesia memiliki 11 % species tumbuhan berbunga yang sudah diketahui, 12 % binatang menyusui, 15 % amfibi dan reptilia, 17 % jenis burung dan sekitar 37 % jenis- jenis ikan yang ada di dunia (KLH dan UNESCO, 1992). Kemewahan tersebut suatu ketika akan punah dan hilang, jika pengelolaan hutan lindung tidak dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan, dan didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang jelas (Ginoga et al., 2005).

Pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang ada dalam kawasan hutan konservasi dapat dilihat dalam pembangunan jalan yang menghubungkan Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solok yang melewati Pasar Baru Kecamatan Bayang Alahan Panjang. Didalamnya disebutkan bahwa pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul salah satunya adalah Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliranjao. Namun pembangunan jalan ini, khususnya Bayang Utara ke Alahan Panjang tersendat karena status hutannya sebagai hutan konservasi yaitu Kawasan Suaka Alam Arau Hilir hal ini dapat dilihat dari Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No: SK. 76/IVKKBHL/2015 Tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru, Fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembangunan jalan yang melewati kawasan hutan konservasi, sebelum adanya perjanjian kerjasama pemanfaatan kawasan hutan.

Kebutuhan masyarakat Pesisir Selatan dan Solok terhadap keberadaan jalan tidak dapat dihindari lagi. Jalan tembus ini telah direncanakan dari beberapa tahun yang lalu, mulai dirintis oleh Bapak Darizal Basir, S.Sos, M.BA Bupati Pesisir Selatan periode 1995 – 2005. Setelah itu dilanjutkan oleh Drs. Nasrul Abid, M.BA Bupati Peride 2005-2015. Setelah itu dimulai secara resmi semasa kepemimpinan Hendra Joni, SH, MH Bupati Pesisir Selatan Periode 2015-2020. Sampai saat ini kondisi jalan tembus tersebut masih terbengkalai, dengan jarak tembus + 10 km lagi.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa jalan tembus Bayang – Solok ini melalui kecamatan Bayang dan Bayang Utara. Rute jalan baru ini memang belum melewati pemukiman warga, akan tetapi melewati perkebunan masyarakat Bayang dan Bayang Utara. Terlihat jalan membelah perkebunan masyarakat yang terletak dikemiringan perbukitan dan melewati hutan TNKS, sehingga perlu dikaji secara mendalam tentang dampak lingkungannya bagi masyarakat dan alam sekitarnya. 

Dengan kondisi jalan yang melewati hutan TNKS maka perlu dikaji sera mendalam oleh pemerintah daerah Pesisir Selatan dan Kabupaten Solok. Kajian pembangunan jalan ini memang memakan waktu yang cukup lama dengan melibatkan semua stokeholder yang perkepentingan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Solok, seperti; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Selatan dan Solok, Dinas PSDA Sumbar, Balai Penelitian dan Pengembangan, Balai PUPR Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya.


Pembangunan Jalan Pesisir Selatan - Solok

Pembangunan tentu banyak hal yang selalu diperhatikan salah satunya adalah dampak lingkungan yang akan dirasakan oleh dalam skala lokal, nasional, maupun regional. Pada dasarnya kegiatan pembangunan infrastruktur jalan pasti mengakibatkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, sebagai contoh pembangunan jalan pada daerah yang tidak stabil dapat mengakibatkan kejadian tanah longsor yang efeknya bahkan lebih besar daripada penebangan hutan (Sumarwoto, 2018)

Pengertian Pembangunan Infrastruktur Jalan Berwawasan Lingkungan Jalan Pesisir Selatan - Solok

Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai  pembangunan yang baik dari sudut pandang ekologi atau lingkungan, dengan kata lain adanya keharmonisan dengan alam (Mustika.S, 2006)

Secara defeisi Infrastruktur dapat di artikan sebagiaset fisik yang dirancang dalam sistem, diharapkan dapat memberikan pelayanan publik. Dimana hubungan antara sistim Infrastruktur dengan sistem-sistem yang lain harus merupakan suatu sistem yang terintegrasi, sistem ekonomi, sepert sistem sosial, dan fisik infrastruktur tersebut (Pongoh, 2015). 


Konsep dan Sistem Pemeringkatan Fasilitas Jalan Berwawasan Lingkungan Jalan Pesisir Selatan - Solok

Fasilitas jalan yang berwawasan lingkungan merupakan turunan dari infrastruktur yang berkelanjutan. Menurut Permen PU No. 5/PRT/M/2015, Infrastruktur berkelanjutan merupakan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan permukiman yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan konstruksi berkelanjutan. Konstruksi berkelanjutan berupa sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang, serta memenuhi prinsip berkelanjutan.(Dwi Meldasari, Sulaksono Wibowo, Sri Hendarto, 2018)

Fasilitas fisik yang dibangun dan dimanfaatkan pada tahap operasional haruslah berwawasan lingkungan yaitu fasilitas yang dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat beroperasinya suatu jalan. Dampak dampak tersebut dapat berupa dampak terhadap lingkungan sekitar, dampak terhadap infrastruktur jalan dan juga dampak terhadap aksesibilitas dan keselamatan pengguna jalan (Rachma et al., n.d.). 


Sistem Pemeringkatan Jalan Berwawasan Lingkungan Jalan Pesisir Selatan - Solok

Jalan berwawasan lingkungan merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan jalan yang berkelanjutan diperlukan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai acuan ataupun tolak ukur. Tolak ukur tersebut dapat berupa penghargaan maupun cheklist yang tertuang dalam sebuah pedoman ataupun sistem pemeringkatan (Elvyanto, 2020). 

Dalam memperingkatkan sebuah jalan termasuk kedalam jalan berwawasan lingkungan atau jalan tidak berwawasan lingkungan dapat didasarkan pada berbagai sistem pemeringkatan yang berupa Pedoman (manual) yang telah dipublikasikan di berbagai negara. Masing-masing sistem pemeringkatan mempunyai kecenderungan yangberbeda satu sama lain dalam menentukan indikator sebagai instrumen penilainya.Siklus pembangunan proyek infrastruktur jalan dan jembatan terdiri dari 8 (delapan) kegiatan (Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, DPU,2006) yaitu : Perencanaan umum, Pra studi kelayakan, Studi kelayakan, Perencanaan teknis, Pra konstruksi, Konstruksi, Pasca konstruksi dan Evaluasi pasca konstruksi.

Pemerintah pada setiap pembangunan jalan tengah menggalakkansebuah  program-m “green construction” yaitu kegiatan pembangunan atau konstruksi yang ramah lingkungan. Dalam kegiatn pembangunan infrastruktur jalan, pemerintah tengah mencoba menggalakkan program penggunaan material daur ulang, yaitu -penggunaan kembali bahan agregat dari konstruksi jalan yang telah rusak dengan menggunakan teknik dan campuran tertentu sedemikian rupa agregat tersebut dapat digunakan kembali untuk pembangunan jalan baru sehingga dapat menghemat penggunaan sumberdaya alam batuan dan pasir. Dalam hal konstruksi penahan longsor badan jalan tengah dikembangkan penggunaan rumput vetifer, selain murah, kuat dan ramah lingkungan juga menambah nilai estetika


Manfaat Pembangunan Jalan Pesisir Selatan - Solok

Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para stakeholder bagaimana pelaksanaan pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan Jalan Pesisir Selatan - Solok, sehingga kegiatan pembangunan tersebut tidak hanya untuk pembangunan semata, tapi juga dalam rangka pelestarian lingkungan. Bagi masyarakat luas Pesisir Selatan-Solok, artikel ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman bagaimana seharusnya pembangunan jalan dilaksanakan sehingga tidak merusak lingkungan, dan pada akhirnya dapat tercipta apa yang disebut dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Memperkuat ekonomi Kedua Daerah

Pesisir Selatan merupakan daerah bahari yang akan menghasilkan ikan-ikan segar sebagai tangkapan nelayan. Hasil tangkapan ikan ini akan lebih mudah di angkut untuk dijual ke Solok Selatan dan sekitarnya, sehingga masyarakat Solok Selatan akan lebih menikmati hasil ikan segar dengan cepat. Begitu juga Solok Selatan sebagai penghasil sayuran terbesar di Sumatera Barat dan beras terbaik sehingga akan lebih mudah dengan segerah di angkut ke Pesisir Selatan untuk dijual. Jadi hasil tangkapan nelayan dan hasil sayuran segar akan mudah dikonsumsi oleh dua daerah yan-g bersangkutan. Dengan pemotongan durasi tempuh lebih singkat 80 km dari 144 km dari kondisi normal dengan melewati jalur jalan Pesisir Selatan-Solok Selatan.


Memperkuat Ikon Pariwisata

Begitu juga disi sisi pariwisata. Kedua daerah sama-sama memiliki potensi wisata yang sangat bagus. Di Pesisir Selatan terdapat Pantai Cerocok, Kawasan Mandeh, Bayang Sani, Jembatan Akar dan lain sebagainya. Sementara di Solok Selatan ada Seribu Rumah Gadang, Kebun The dan Sungai Pagu di Muaro Labuah tempat mayoritas asal mulanya masyarakat Pesisir Selatan khususnya Banda Sapuluah.


Mempermudah evakuasi Tsunami

Pesisir Selatan merupakan salah satu wilayah yang rentan dengan Tsunami karena berda di pinggir pantai. Adanya pembukaan ruas jalan Pesisir Selatan-Solok Selatan ini akan mempermudah jalur evakuasi jika sewaktu-waktu terjadinya Tsunami di Pesisir Selatan.



DAFTAR BACAAN

Dwi Meldasari, Sulaksono Wibowo, Sri Hendarto, W. W. (2018). Kajian sistem pemeringkatan fasilitas jalan berwawasan lingkungan di indonesia (kasus studi tahap operasional jalan perkotaan). 1–15.

Elvyanto, E. D. A. (2020). STRATEGI PELAKSANAAN DARI STA AWAL HINGGA STA AKHIR PADA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PANDAAN-MALANG SEKSI 3. Jurnal Online SKRIPSI Manajemen …. http://jos-mrk.polinema.ac.id/index.php/JOS-MRK/article/view/25

Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Policy Analysis of Protection Forest Management. Jurnal Penelitian Sosial & Ekonomi, 2(2).

Hermanto, H., Meiyani, E., & ... (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang AP Pettarani Di Kota Makassar. Equilibrium: Jurnal …. https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/2620

Lawalata, G. M. (2013). Prinsip-Prinsip Pembangunan Jalan Berkelanjutan. Jurnal Transportasi, 13(2), 115–124. http://journal.unpar.ac.id/index.php/journaltransportasi/article/view/531

Mustika.S. (2006). Pembangunan Berwawasan Lingkungan dalam Usaha Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup. Bulletin BPKSDM, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia. Departemen Pekerjaan Umum Edisi III.

Pongoh, F. Y. V. (2015). SIKAP MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN BERBASIS LINGKUNGAN (PBL) MAPALUSE DI KELURAHAN PANIKI SATU KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO. IV, 1–16.

Rachma, H. A., Roisah, K., & Prasetyo, M. H. (n.d.). KEBIJAKAN PENETAPAN LOKASI TANAH UNTUK PERUMAHAN DI KABUPATEN TEGAL PASCA PEMBANGUNAN JALAN TOL RUAS PEJAGAN-PEMALANG. NOTARIUS. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30479

Sumarwoto, O. (2018). Atur Diri Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup. (pp. 1–13). Bandung.