KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM

Oleh: Dr. DUDUNG ABDUL RAZAK, S.HI,MA

(Dosen Tetap STAI Balaiselasa YPPTI Pesisir Selatan)

 

Pendahuluan

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, ‎tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. ‎Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan ‎Yang Maha Esa sebagaimana tertera dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar ‎Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah ‎tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh ‎agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun ‎keutuhan rumah tangga.‎

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat ‎tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangganya, terutama ‎kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang tersebut. Keutuhan ‎dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian ‎diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam ‎rumah tangga yang berakhir dengan ketidakamanan atau ketidakadilan .‎

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sendiri merupakan ‎fenomena gunung es, dimana yang terlihat hanya sebagian kecil saja. Hal ini ‎tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan ‎pribadi keluarga. Selain itu pandangan yang sudah berakar kuat mengenai ‎posisi perempuan yang subordinat,  ketentuan hukum yang belum tegas ‎dalam menindak pelaku kekerasan, kehendak pelaku yang berada diluar ‎kontrol korban, serta reaksi korban terhadap kekerasan itu sendiri merupakan ‎bentuk-bentuk kongkrit yang memberi sumbangan besar pada kerentanan ‎korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.‎

Kekerasan dalam rumah tangga, dalam literature barat diistilahkan ‎secara beragam, antara lain domestic violence, family fiolence, dan child a ‎buse.‎ Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan ‎Dalam Rumah ‎Tangga pasal 1 dinyatakan bahwa kekerasan dalam ‎rumah ‎tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama ‎perempuan, yang berakibat ‎timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara ‎fisik, seksual, psikologis‎, dan/atau ‎penelantaran rumah tangga, termasuk ‎ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau ‎perampasan ‎kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.‎

‎Kerasan meliputi empat bentuk, yaitu; Pertama: kekerasan fisik. Bentuk ini paling mudah dikenali, karena tindakan ‎ini bisa dirasakan langsung akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh ‎siapa saja. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, ‎menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, ‎membenturkan, mengancam dengan benda tajam, dan lain sebagainya. ‎Korban kekerasan dalam bentuk ini biasanya tampak secara langsung pada ‎fisik korban seperti, luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan bentuk ‎lain yang kondisinya lebih berat.‎ Kedua, kekerasan psikis. Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk ‎dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang ‎nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh ‎pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunya harga diri serta ‎martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; ‎penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan ‎orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan ‎kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban ‎akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam ‎membuat keputusan (decision making).‎ Ketiga, kekerasan seksual. Termasuk dalam kategori ini adalah ‎segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk ‎melakukan hubungan seksual (sexsual intercourse), melakukan penyiksaan ‎atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang setelah melakukan ‎hubungan seksualitas, menjauhkan istri dari kebutuhan batinnya, tidak ‎memperhatikan kepuasan pihak istri, termasuk penggunaan benda-benda ‎untuk menimbulkan kesakitan pada alat kelamin dan bagian-bagian lain dari ‎tubuh korban.‎ Keempat: kekerasan ekonomi. Kekerasan jenis ini sangat sering ‎terjadi dilingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja, ‎menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah ‎belanja bulanan.‎

Komnas Perempuan mencatat kasus KDRT yang terjadi dari tahun ‎‎2004-2014, dengan sasaran korban adalah perempuan. Artinya kekerasan ‎terhadap perempuan di Indonesia selalu meningkat. Tabel ‎berikut ini menjelaskan peningkatan kasus KDRT.

 

REALITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sumber : Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan ‎Terhadap Perempuan.‎

Angka  di atas merupakan  fenomena  gunung  es, masih  sangat  ‎banyak   perempuan   korban   tidak   mampu   dan   tidak   berani   ‎menceritakan   pengalaman  kekerasannya, apalagi berani mendatangi ‎lembaga pengada layanan untuk meminta pertolongan.  Keengganan dan ‎ketidakmampuan ini lebih banyak disebabkan oleh stigma yang berkembang ‎di  masyarakat  bahwa  perempuan  korban  kekerasan  justru  dianggap  ‎sebagai  pihak  yang  bersalah,  perempuan  penggoda  atau  tidak  ‎mempunyai  akhlak  yang  baik,  dan  oleh  karenanya  sudah  sepantasnya ‎mendapat tindakan kekerasan seperti yang dilaminya. Di pihak lembaga ‎pengada layanan sendiri, sejumlah faktor menjadi kendala dalam ‎menyediakan  layanan:  keterbatasan  sumber  daya  manusia (SDM),  ‎keterbatasan  dana,  kurangnya  dukungan  masyarakat  sekitar, langkanya  ‎dukungan  dan  fasilitas  dari  pihak  pemerintah  (daerah  maupun  pusat).  ‎Kondisi seperti ini menyebabkan sejumlah lembaga layanan tidak mampu ‎berfungsi secara  optimal,  bahkan  ada  sejumlah  Women’s Crisis Center ( ‎WCC) dan/atau  OMS  menghentikan  pelayanan  kepada  korban  beberapa  ‎tahun  terakhir  ini.  Lembaga  pengada  layanan  yang  masih  bertahanpun,  ‎melakukan  layanannya secara terbatas.‎

Demikian juga halnya dengan jumlah kasus kekerasan terhadap anak ‎yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat. Peningkatan jumlah kasus ‎tersebut menurut Sekjen Komnas PA Samsul Ridwan berdasarkan pada data ‎yang dihimpun pusat data informasi (Pusdatin) Komnas anak dalam kurun ‎waktu 2010- 2015.‎                      ‎

PENINGKATAN JUMLAH KASUS KEKERASAN

TERHADAP ANAK

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
2.046 2.467 2.637 2.676 2.737 2.898

Sumber : Komnas Perlindungan Anak 2015.‎

Sementara itu data kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada ‎pembantu rumah tangga (PRT) sebagaimana disampaikan oleh Koordinator ‎Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga ( JALA PRT) ‎Lita Anggraini dapat dilihat pada tabel berikut ini :‎

‎    ‎        DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP PRT

2012 2013 2014 2015
327 336 408 402

Sumber : Lita Anggaraini, Koordinator Nasional Jaringan Nasional ‎Advokasi ( JALA) PRT.‎

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku ‎kekerasan dalam rumah ‎tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan ‎pencegahan, perlindungan, dan penindakan ‎pelaku sesuai dengan falsafah ‎Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.‎ Negara ‎berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam ‎rumah tangga, ‎adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap ‎martabat kemanusiaan serta bentuk ‎diskriminasi.‎ Pandangan Negara tersebut ‎didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ‎Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) menentukan bahwa: ‎‎”Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, ‎martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas ‎rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau ‎tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) ‎Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan ‎bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus ‎untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai ‎persamaan dan keadilan”.‎

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam ‎rumah tangga. Penyebab terjadinya tindak kekerasan ‎lebih difokuskan pada faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa: ‎adanya gangguan jiwa yang dialamai pelaku, kondisi emosional pelaku yang ‎labil atau watak pelaku yang temperamental, pelaku sebagai penyandang ‎retardasi mental atau pelaku berada dalam kondisi anomia atau kebingungan. ‎Sedangkan yang menjadi penyebab tindak kekerasan ditinjau dari faktor ‎eksternal mencakup atas; faktor ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dan ‎pengaruh urbanisasi), faktor agama (kurangnya pengetahuan, pemahaman, ‎dan pengamalan ajaran agamanya, faktor bacaan atau tontonan atau film ‎yang menampilkan pornografi dan kekerasan atau sadism.‎

Beberapa penyebab di atas bukanlah penyebab mutlak terjadinya ‎kekerasan dalam rumah tangga. Di luar dari beberapa penyebab yang telah ‎disebutkan diatas pasti masih ada lagi beberapa sebab lain yang memicu ‎munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, terlepas dari ‎apapun penyebabnya, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga tentu ‎sangat luas. Dampak pada korban dapat berupa dampak jangka pendek atau ‎dampak langsung dan dampak jangka panjang. Dampak langsung bisa berupa ‎luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, hilangnya pekerjaan, dan lain ‎sebagainya. Sedangkan dalam jangka panjang korban dapat mengalami ‎gangguan psikis seperti hilangnya rasa percaya diri (menutup diri), ketakutan ‎yang berlebihan, dan sebagainya. Kekerasan yang terjadi terkadang ‎dilakukan pula secara berulang oleh pelaku pada korban yang sama. ‎Kekerasan semacam ini dapat memperburuk keadaan si korban. Secara ‎psikologis tentu akan muncul rasa takut hingga depresi.‎

Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang ‎tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, diharapkan dapat ‎menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para ‎korban. Adapun bagi pelaku atau calon pelaku Undang-Undang Nomor 23 ‎Tahun 2004 tersebut, merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi ‎dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.‎

Namun realitas atau fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berbanding terbalik dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dimana kasus kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga, secara kuantitas setiap tahunnya menunjukan peningkatan yang ‎signifikan. Data realitas jumlah ‎kekerasan fisik dalam rumah tangga ini bisa dilihat ‎pada CATAHU Komisi Anti Kekerasan ‎Terhadap Perempuan Tahun 2015,  sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya. Idelnya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 ‎Tahun 2004 ‎tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Presiden Megawati ‎Soekarno Putri pada tanggal 22 September 2004, kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga semestinya bisa diminimalisir, kalaupun tidak bisa dihapuskan secara totalitas. karena secara otomatis disahkannya ‎Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai payung hukum, dan dapat ‎memberikan perlindungan terhadap para korban serta dapat menjadi efek jera bagi para pelaku kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga. ‎

Berbeda halnya dengan hukum Islam. Penerapan hukum Islam di sebuah ‎Negara, terbukti mampu meminimalisir terjadinya kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga. Sam Souryal (Guru besar pada Sam Houston State Uneversity, Texas) ‎dalam penelitiannya di Arab Saudi, beliau mengatakan bahwa Negara Arab Saudi ‎‎(Negara yang menerapkan hukum Islam) merupakan Negara yang paling  sedikit ‎angka kejahatannya dibandingkan Negara Arab lain yang tidak menerapkan ‎Hukum Islam. Demikian juga hasil penelitian  Freda Adler, dalam salah satu ‎bukunya (dikutip dari buku Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam), ‎beliau memasukkan Arab Saudi (yang menerapkan Hukum Islam) sebagai salah ‎satu dari sepuluh Negara yang paling minim angka kejahatannya. Berdasarkan ‎fakta di atas, saya tertarik untuk membandingkan konsep pencegahan kekerasan ‎fisik dalam rumah tangga menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dan Hukum ‎Islam.‎

  1. Pembahasan

 

  1. Pencegahan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan, bahwa pencegahan kekerasan ‎fisik adalah ‎suatu bentuk ‎tindakan  ‎preventif yang ‎diwujudkan dalam bentuk pencegahan, ‎menindak pelaku, ‎dan memberikan ‎perlindungan terhadap korban, dengan tujuan ‎agar masyarakat ‎terhindar dan ‎terbebas dari kekerasan fisik dalam rumah tangga. ‎

  1. Mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Upaya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga untuk ‎meralisasikannya perlu melibatkan tiga unsur:‎

  1. Korban KDRT

Dalam pasal 26 ayat 1 UU PKDRT disebutkan, bahwa korban ‎berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga ‎kepada kepolisian, baik di tempat korban berada maupun di tempat ‎kejadian perkara.‎ Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Persoalan ‎kekerasan dalam rumah tangga bagaikan‎ fenomena gunung es, hal ini ‎dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan dalam rumah tangga ‎hanya berdasarkan data laporan masyarakat, sedangkan kemungkinan ‎lebih banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan, karena alasan ada ‎hubungan khusus dengan korban dan perasaan malu dari korban ‎apabila kasusnya diketahui oleh orang banyak.‎ Adapun penyebab korban tidak melakukan ‎pelaporan akan adanya KDRT adalah;‎

  • ‎Korban merasa tidak mendapat dukungan dari masyarakat terhadap ‎masalah yang dihadapi. Masyarakat sering enggan bahkan takut ‎dipersalahkan bila mencampuri urusan keluarga orang lain, karena ‎itu, sulit mendapatkan dukungan yang dapat membantu. Ditambah ‎korban sendiri menganggap apa yang terjadi padanya adalah urusan ‎keluarga atau pribadinya sendiri.‎
  • ‎Korban merasa yakin bahwa suaminya akan berubah. Korban ‎mempercayai suaminya karena pada dasarnya adalah orang baik, ‎bahwa kekerasannya merupakan respons terhadap stress dan tekanan ‎hidup, dan korban percaya waktu akan mengubah semuanya ‎menjadi lebih baik. Mekanisme pertahanan yang diambil korban ‎membuatnya mengingkari kenyataan yang ada dan membuatnya ‎tetap tinggal bersama suami, dengan harapan segalanya akan ‎berubah menjadi lebih baik, sehingga korban tidak mau melakukan ‎‎
  • ‎Kesulitan ekonomi, korban sepenuhnya bergantung kepada suami ‎untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup anak-anak. ‎Akibatnya, korban tidak melihat alternatif lain untuk dapat bertahan ‎secara ekonomi.‎
  • ‎Korban merasa khawatir tidak dapat membesarkan anak dengan ‎baik tanpa kehadiran suami sebagai figure ayah dan pembimbing ‎dalam keluarga. Ditambah dengan keyakinan korban bahwa ‎keluarga dengan orang tua lengkap dapat memberikan pengaruh ‎yang baik terhadap pertumbuhan anak.‎
  • ‎Korban yakin apabila melakukan pelaporan adanya KDRT itu akan ‎merusak citra diri, karena korban menganggap masyarakat malah ‎akan menyalahkan korban karena menjadi istri yang tidak baik ‎sehingga korban berhak mendapat pukulan dari pelaku.‎
  • ‎Adanya ketakutan korban seandainya pelaku dihukum bagaimana ‎dengan anak-anak mereka yang nantinya diejek oleh teman-‎temannya dengan mengatakan “bapaknya adalah penjahat”.‎
  • ‎Korban khawatir jika pelaku dihukum maka siapa nantinya yang ‎akan membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-‎anak mereka, korban juga ketakutan seandainya pelaku dihukum ‎penjara maka sekeluarbya pelaku dari tahanan akan “membalas ‎dendam” kepada korban.‎
  • ‎Kekhawatiran korban akan proses hukum dan system hukum yang ‎tidak berpihak kepada korban sehingga pada akhirnya korban justru ‎malah terombang ambing oleh proses hukum yang tidak jelas dan ‎berlarut-larut. Selain itu, korban juga enggan melalui proses hukum ‎yang memang memerlukan waktu cukup panjang atau lama untuk ‎menyelesaikan kasusnya.‎
  • ‎Ketidaktahuan korban bahwa yang dilakukan terhadap dirinya ‎merupakan suatu bentuk KDRT
  • ‎Korban merasa berkewajiban menjaga nama baik keluarganya, ‎terutama yang melakukan kekerasan adalah suaminya sendiri.‎

 

  1. Masyarakat

Pasal 15 Undang-Undang PKDRT menyebutkan bahwa setiap ‎orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya KDRT ‎wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk:‎

a.‎  Mencegah berlangsungnya tindak pidana

b.‎  Memberikan perlindungan kepada korban

c.‎  Memberikan pertolongan darurat, dan

d.‎  Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan

Berdasarkan ketentuan di atas, kita dapat melihat ‎bagaimanakah peran masyarakat bila mengetahui, mendengar atau ‎melihat langsung kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini ‎masyarakat sangat berperan dan bahkan menjadi suatu kewajiban untuk ‎melakukan pencegahan, melindungi korban, memberikan pertolongan ‎darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan ‎perlindungan. Tentunya melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan ‎batas kemampuannya.‎ Masyarakat dapat berperan baik secara perorangan ataupun ‎kelembagaan, seperti mengantarkan korban ke tempat yang aman, ‎melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman ‎bagi korban, melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan ‎layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial atau ‎lembaga sosial yang dibutuhkan korban. Namun dalam melaksanakan ‎kewajibannya, masyarakat harus tetap berpegang pada kaidah ‎pergaulan sosial dilingkungan masyarakatnya dan senantiasa berusaha ‎agar pihak korban atau pelaku tidak salah pengertian. Jangan sampai ‎niat baik, tulus dan ikhlas untuk membantu, justru ikut menjadi korban ‎kekerasan, sehingga membuat masalah baru.‎

Ongky Setio Kuncono dalam makalahnya yang berjudul “Peran ‎Masyarakat dalam ‎Mencegah Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga” ‎mengatakan bahwa upaya ‎pencegahan dan penanggulangan masalah ‎kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan ‎adanya peran dari ‎masyarakat. Ada empat upaya pencegahan yang bisa dilakukan ‎oleh ‎masyarakat, di antaranya ialah ‎:

  1. ‎Pencegahan,
  2. Penanganan,
  3. Penyuluhan (informasi yang cukup) tentang UU No. 23 Tahun 2004 ‎tentang ‎PKDRT, dan d.‎ Kesadaran Hukum Masyarakat.
  4. Penegak Hukum

Penegakkan hukum ini dilakukan oleh institusi yang diberi ‎wewenang untuk itu, seperti pembuat undang-undang, polisi, jaksa, ‎pejabat pemerintahan atau pengadilan. Hukum, sebagaimana diketahui, ‎mengandung perintah dan pemaksaan, sehingga ia membutuhkan ‎bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.‎ ‎ Para penegak hukum ‎yang nantinya akan mengupayakan terwujudnya hukum yang ada ‎dalam peraturan menjadi tindakan sehari-hari masyarakat. Dengan kata lain, ‎penegakan hukum sangat terkait dengan individu yang menegakkannya ‎dan kondisi sosial yang melatarinya, dan untuk terwujudnya pencegahan kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga dibutuhkan penegak hukum yang responsive ‎‎(menanggapi secara sigap terhadap setiap laporan kasus ‎kekerasan fisik dalam rumah tangga), objektif, dan konsisten ‎terhadap peratuan perundang-undangan yang berlaku.

 

  1. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga

Suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat bahwa ‎mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi bila hukum ‎tersebut dilanggar. Efek negatif dari kecenderungan ini adalah hukum ‎tidak akan dipatuhi bila tidak ada sanksi yang mengancam. Akibat ‎selanjutnya adalah, bahwa segala sesuatu yang hendak diatur dengan ‎hukum terutama hukum pidana dengan tujuan masyarakat mematuhinya, ‎karena adanya sanksi bila dilanggar.‎ Dalam ‎Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sanksi pidana terhadap kekerasan fisik tertuang pada pasal 44‎ ayat (1) sampai (4), sebagai berikut:

‎1)‎  Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah ‎tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana ‎dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun), atau denda paling ‎banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)‎

‎2)‎  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‎mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, ‎dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau ‎denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)‎

‎3)‎  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ‎mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara ‎paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. ‎‎45.000.000,00 ( empat puluh lima juta rupiah)‎

‎4)‎  Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ‎oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan ‎penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau ‎mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana ‎penjara paling lama 4 (empat) bulan, atau denda paling banyak ‎Rp.5.000.000,00 ( lima juta rupiah).‎

 

  1. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

Manusia dalam hidupnya selalu mempunyai kepentingan baik ‎untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan pihak lain, dan ‎manusia menginginkan kepentingannya tidak terganggu oleh pihak ‎manapun. Manusia itu menyadari bahwa kepentingan-kepentingannya ‎selalu terancam atau terganggu oleh bahaya atau serangan, baik dari alam ‎maupun dari sesamanya dan memerlukan perlindungan terhadap ‎kepentingan-kepentingannya.‎ Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ‎dinamika di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari sering diwarnai ‎konflik antar individu dengan lainya, bahkan konflik yang terjadi itu ‎seringkali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Konflik ‎itu dapat merugikan kepentingan-kepentingan, baik kepentingannya ‎sendiri maupun kepentingan pihak lain. Orang yang telah dirugikan karena ‎kepentingannya terganggu tersebut menginginkan adanya suatu bentuk ‎perlindungan tertentu untuk dapat menuntut pemenuhan kepentingan ‎yang telah terganggu atau dirugikan tersebut melalui aparatur penegak ‎hukum untuk memberikan bantuan penyelesaian imparsial (secara tidak ‎memihak).‎

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui undang-‎undang nomor 23 Tahun 2004 adalah adanya peranan penegak hukum, khususnya ‎kepolisian, advokat, dan pengadilan, serta peran-peran lembaga sosial dalam ‎memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban kekerasan dalam ‎rumah tangga. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 16 s/d pasal 38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

 

  1. Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut ‎Hukum‎ Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat menekankan ‎kemanusiaan. Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari ‎hubungan dengan pencipta. Sejalan dengan itu ayat-ayat yang berhubungan ‎dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai ‎bahan pertimbangan.‎ Menurut Ibnu al-Qayyim, syari’at Islam dibangun ‎untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal ‎yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau hikmah ‎bagi kehidupan. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari ‎seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini ‎berarti bertentangan dengan cita-cita syari’at atau agama, karenanya, ‎setiap hal yang zalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.‎ Dengan demikian, tindakan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang ‎jumlahnya setiap tahun selalu meningkat merupakan kezaliman yang tidak ditolerir di dalam hukum Islam.

 Di antara syari’at Islam yang mengindikasikan pencegahan ‎terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga, tercermin dari beberapa ‎ketentuan hukum Islam berikut ini;‎

‎1.‎ Mekanisme mendidik istri yang durhaka atau nusyuz (QS. an-‎Nisaa’ (4):34‎)

Satu dari sekian banyak penyebab terjadinya kekerasan dalam ‎rumah tangga yaitu adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama ‎tentang penghormatan terhadap posisi suami, tentang aturan mendidik ‎istri, dan ajaran kepatuhan istri kepada suami.‎ ‎ Bahkan ada pemahaman ‎yang lebih ekstrim, bahwa melakukan pemukulan terhadap istri yang ‎nusyuz merupakan perintah Allah SWT. ‎Penelitian yang dilakukan Center for Study of Religion and Culture ‎‎(CSRC) UIN Jakarta terhadap pemahaman masyarakat berkaitan dengan ‎legitimasi bahwa suami boleh memukul istri yang nusyuz atau ‎membangkang, dapat dilihat pada tabel berikut ini;‎

TABEL

Persepsi Terhadap Pemukulan Istri yang Nusyuz

Setuju 33%
Ragu-ragu 9%
Tidak setuju 55%
Tidak tahu/menjawab 3%

Sumber: CSRC UIN Jakarta 2007.

Berdasarkan penelitian di atas ditemukan satu kesimpulan yang ‎sulit untuk dibantah bahwa 33% dari responden masih setuju dengan ‎konsep pemukulan terhadap istri yang nusyuz. Berdasarkan persentase ‎tersebut terlihat bahwa pemahaman terhadap kebolehan suami melakukan ‎pemukulan ‎terhadap istri yang nusyuz masih berkembang di tengah-tengah ‎masyarakat. Apalagi agama dan hukum turut memberikan legitimasi dan ‎pembenaran bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang berhak mendidik ‎istrinya.‎ Ada lagi hasil penelitian yang menarik untuk dicermati, yaitu ‎penelitian Musdah Mulia.‎ ‎ Dalam penelitiannya dijelaskan, bahwa ‎kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh mereka yang ‎tidak berpendidikan, tetapi juga dari kalangan masyarakat terdidik. ‎     

TABEL

Persepsi Diperbolehkannya Memukul Istri yang Nusyuz

Dilihat Dari Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan Terakhir Setuju
Tidak sekolah 44%
SD 20%
SD (tamat) 28%
MI 38%
SMP 38%
MTS 33%
SMA/SMK 34%
ALIYAH 26%
PT UMUM 39%
PT AGAMA 46%

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah ‎mereka yang ‎tidak sekolah dan yang mendapat pendidikan tinggi hingga ‎perguruan ‎tinggi tidak jauh berbeda, bahkan dalam hasil penelitiannya ‎terlihat bahwa tingkat ‎perguruan tinggi Islam menduduki peringkat ‎pertama (46%), kedua adalah mereka yang ‎tidak sekolah (44%), dan yang ‎lain tidak lebih dari (39%).‎

 

2.‎  Mekanisme mediasi terhadap perselisihan/syiqaq dalam rumah tangga (QS. An-nisa’ (4) : 35‎)

‎Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami-‎istri ‎penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun ‎pada ‎kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi ‎pudar, ‎bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian ‎sudah ‎datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar ‎dan ‎memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif terhadap ‎anak ‎keturunannya. Oleh karena itu upaya untuk memulihkan kembali kasih ‎sayang ‎merupakan suatu hal yang perlu dilakukan.‎ Dalam ajaran Islam, suami dan istri tidak boleh terlalu cepat ‎dalam ‎mengambil keputusan untuk bercerai, karena benang kusut itu ‎sangat ‎mungkin disusun kembali. Karena itu, Islam memberikan petunjuk secara jelas ‎berkaitan ‎dengan bagaimana mekanisme penyelesaian percekcokan dalam ‎rumah ‎tangga, agar kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dihindari.

 

‎3.‎ Islam melegalkan perceraian

Kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada ‎rasa ‎cinta dan kasih sayang, masing-masing suami istri memainkan ‎peran ‎pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar apa keserasian, ‎keharmonisan, ‎kehangatan dan saling memahami di antara suami dan istri, ‎sebesar itulah ‎kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia indah ‎dan nikmat. ‎Bila butir-butir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang ‎suami atau istri ‎atau keduanya kering, maka keadaan itu akan menimbulkan ‎sikap acuh, ‎perpecahan, sengketa dan permusuhan, suami lalai terhadap hak ‎istrinya atau ‎istri lalai terhadap hak suaminya. Ketika keduanya tidak ‎berhasil untuk ‎menempuh jalan perdamaian, maka perceraian pada saat itu ‎terkadang ‎seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ‎ini adalah ‎obat yang paling akhir.‎ Menurut Wasit Aulawi, perceraian bagaikan pintu darurat di pesawat ‎udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk ‎mengatasi suatu krisis. Penggunaan cerai tanpa kendali, lanjutnya, akan ‎merugikan banyak pihak, baik menimpa suami istri begitu juga kepada anak-‎anak yang tidak berdosa.‎ Jika saja Islam menutup pintu atau tidak mengizinkan bagi suami istri ‎berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya ‎yang ‎menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan di neraka. Hal ini tentu ‎akan ‎menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti mereka dengan kepedihan ‎dan ‎kehinaan, sehingga mereka menjadi tonggak-tonggak muda yang tidak ‎tahan ‎badai. Selalu saja jika pasangan suami istri tidak bahagia, maka anak-‎‎anakpun tidak akan bahagia. Dari kondisi ini mereka tumbuh menjadi ‎pribadi ‎yang dipenuhi dendam dan kemurkaan untuk kemudian lari dari ‎kenyataan ‎yang pahit dan kehidupan yang pilu. Pada saat itu, rumah tidak ‎lain bagaikan ‎penjara yang menakutkan dan memuakkan yang dijauhi oleh ‎setiap ‎penghuninya, agar tidak jatuh dalam rawa kebencian kepiluan, ‎dan ‎kehinaan. Perceraian pada saat itu merupakan jalan paling selamat. ‎Perceraian ‎merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar ‎masing-masing ‎suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang ‎dilakukannya, dan memulai ‎kehidupan baru dengan orang baru yang ‎dipilihnya menurut kriteria-kriteria ‎yang cocok, yang seharusnya ‎memperkecil kerugian, memperbanyak ‎keuntungan, dan memetik pelajaran ‎dari pengalaman masa lalu.‎ ‎

 

  1. Islam Memperketat Praktek Poligami (QS an-Nisa’ (4):3‎)

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu poli dan gomos. Poli ‎mengandung pengertian banyak, sedangkan gomos berarti perkawinan. Maka ‎ketika kata ini digabungkan akan mengandung arti ” perkawinan yang banyak”. ‎Jika dialihkan kedalam Islam, maka poligami mempunyai arti perkawinan antara ‎seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan ‎‎(sekaligus) dengan batasan hanya sampai empat istri.‎ Dalam syari’at Islam poligami dibolehkan dengan syarat bahwa seorang ‎yang akan berpoligami itu mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Dalam Undang-Undang No.1 ‎Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan ‎Pemerintah No.9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa iIzin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya ‎salah satu syarat alternatif dan tiga syarat komulatif.‎ Syarat alternative ‎meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) ‎istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ‎‎(c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.‎ Dan komulatif, yaitu; (a) ada ‎persetujuan tertulis dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu ‎menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (c) ada jaminan ‎bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.‎

 Terlepas dari pro dan kontranya tentang kebolehan poligami dalam ‎Islam, namun pada prinsipnya ketika syari’at Islam memberikan syarat-syarat ‎yang ketat untuk melakukan poligami, tujuannya adalah untuk kemaslahatan ‎umat manusia, dan menghindarkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah ‎tangga.‎

 

5.‎    Islam menjelaskan secara detail tentang pembagian warisan

Di antara penyebab munculnya kekerasan fisik berikutnya adalah persoalan ‎pembagian warisan. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang ‎sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Bila masalah ‎harta warisan ini tidak ditangani secara cermat, hati-hati dan benar, maka akan ‎mengancam eksistensi hubungan silaturrahmi antara keluarga, bahkan akan ‎melahirkan malapetaka. Hal ini juga sering menjadi faktor penyebeb munculnya ‎berbagai konflik di kalangan keluarga ahli waris yang ada. Seperti banyak kita ‎saksikan dalam berbagai pemberitaan, sengketa harta warisan sering menjadi ‎pemicu terjadinya penganiayaan, atau bahkan pembunuhan. Karena sengketa ‎harta waris misalnya, seorang saudara menganiaya saudara kandungnya, bahkan ‎ibu atau ayah kandungnya sendiri. Satria Efendi M. Zein ‎sebagaimana dikutip oleh Iskandar Ritonga mengatakan, bahwa bila hukum ‎kewarisan dijalankan secara jujur dan benar, maka kekhawatiran adanya ‎dampak negatif dari pengaruh harta yang ditinggalkan oleh si mati (pewaris), ‎bisa dihindarkan atau ditekan serendah mungkin. Artinya dengan terlaksananya ‎hukum kewarisan, di samping hak warisan dapat dikembalikan secara benar ‎kepada yang punya hak, juga yang sangat mendasar adalah mampu membuat ‎keluarga yang bersangkutan hidup damai seperti semula. Putusnya tali ‎persaudaraan yang disebabkan sengketa harta warisan, adalah refleksi dari sikap ‎berlebihan mencintai harta dan mengabaikan hubungan persaudaraan. Padahal ‎dalam ajaran Islam, harta bukan untuk membuat orang berjarak dari saudaranya, ‎tetapi sebaliknya, untuk membina keakraban sesama, tujuan inilah yang hendak ‎diwujudkan oleh hukum Islam.‎

 

  1. Perbandingan Konsep Pencegahan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga‎ ‎Menurut Undang-‎Undang No. 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara ‎substansi baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maupun hukum Islam dilihat dari segi ‎tujuan memiliki kesamaan, yakni sama-sama memerintahkan kita agar ‎menjauhkan diri dari prilaku kekerasan, ‎khususnya kekerasan fisik. Namun, ‎disisi lain, terlihat juga adanya kontradiksi antara konsep yang terdapat ‎dalam ‎Undang-Undang PKDRT dengan konsep yang ada dalam hukum Islam, di ‎antaranya yaitu;‎ ‎

‎1.‎  Sumber hukum pidana

Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan Sunah Nabi Muhammad ‎SAW. Kedua sumber tersebut tidak boleh diubah sedikitpun, dan keduanya ‎sangat dipercaya oleh umat Islam. Sesuai dengan keyakinan dalam Islam, ‎maka ketidakpercayaan atau keraguan terhadap kedua sumber tersebut dapat ‎mengakibatkan keluarnya seseorang dari keimanan. Adapun Undang-‎Undang Nomor. 23 Tahun 2004 bersumber dari akal pemikiran manusia, ‎meskipun sebagian bersumber dari moralitas agama. Jika ditinjau dari segi ‎sumber hukumnya ini maka hukum Islam tentunya lebih kuat. ‎

 

‎2.‎  Bentuk sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik.

Dalam UU No.23 Tahun 2004 PKDRT, pelaku kekerasan fisik dipidana dengan pidana ‎penjara atau denda. Jika korban kekerasan fisik jatuh sakit atau luka berat, ‎dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling ‎banyak Rp. 30.000.000,00,-(tiga puluh juta rupiah), jika mengakibatkan ‎matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, atau ‎denda paling banyak 45.000.000,00,-(empat puluh lima juta rupiah), dan ‎kalau korban tidak sampai sakit, atau tidak terhalang untuk melakukan tugas ‎jabatannya, dan atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara ‎paling lama 4 (empat) bulan, atau denda paling banyak Rp. 5000.000,00,- ‎‎(lima juta rupiah).‎

Dalam hukum ‎Islam, sanksi terhadap pelaku tindak pidana ‎penganiayaan ada dua tingkat, ‎yaitu;

  1. Hukuman pokok, yaitu qishas, yaitu; ‎menjatuhkan sanksi hukum kepada ‎pelaku ‎tindak pidana sama persis ‎dengan ‎tindak pidana yang ‎dilakukan, atau balasan setimpal.
  2. Hukuman pengganti ‎‎(diyat). Hukuman pengganti diberlakukan bila penganiayaan ini ‎telah ‎dimaafkan oleh pihak korban atau keluarganya. Jumlah diyat berbeda antara ‎kejahatan ‎yang satu dengan kejahatan yang lainnya.‎

Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ada tiga tingkat, ‎yaitu;‎

‎1.‎  Pembunuhan sengaja

a.‎  Hukuman pokok. ‎

Hukuman pokok terhadap pembunuhan sengaja yaitu qishas atau ‎balasan setimpal. Karena ‎pembunuhan ini mengakibatkan kematian, ‎maka balasannya yang setimpal adalah juga ‎kematian, atau hukuman ‎mati.‎

b.‎  Hukuman pengganti

Hukuman pengganti dilaksanakan bila hukuman pokok yaitu qishas tidak ‎dapat dilaksanakan, ‎baik karena tidak terpenuhi syarat-syarat ‎pelaksanaan qishas, atau pelaksanaan qishas gugur ‎karena telah ‎mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh. Hukuman pengganti ‎dalam hal ini ‎adalah diyat mughaladah,  yaitu menyerahkan seratus ‎ekor unta kepada kerabat yang ‎terbunuh.‎

c.‎  Hukuman tambahan

Hukuman tambahan merupakan hak Allah yang tidak dapat ‎dimaafkan. Hukuman ‎tambahan pertama yaitu kafarah dengan cara ‎berpuasa dua bulan berturut-turut, dan ‎tambahan kedua, yaitu ‎kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya.‎

 

‎2.  Pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah

a.‎    Hukuman pokok

Adapun hukuman pokok pada pembunuhan semi sengaja dan ‎pembunuhan tersalah yaitu ‎diyat mukhafafah (ganti darah dalam bentuk ‎yang ringan)‎.

  1. Hukuman pengganti

Adapun hukuman pengganti dalam tindak pidana ini adalah ta’zir, yang ‎bentuk dan caranya ‎ditetapkan oleh imam atau negara. Hal ini bilamana ‎hukuman diyat tidak terlaksana karena ‎dimaafkan oleh keluarga si ‎pelaku pembunuhan.

Dalam hukum Islam, jika pelaku tindak pidana kekerasan fisik adalah ‎orang tua ‎dari yang dibunuhnya, maka menurut jumhur ulama, kecuali imam ‎Malik pelakunya tidak ‎dikenai sanksi qishas dan/atau ‎diyat, karena orang tua ‎adalah penyebab adanya anak, atau ‎karena kepemilikan ayah terhadap ‎anaknya, walaupun tidak nyata sebagai hakikat ‎kepemilikan, hal tersebut ‎menjadi subhat yang dapat menghalangi qishas. Di samping itu, ‎keumuman ‎Q.S al-Baqarah (2):178 tentang kewajiban melaksanakan hukuman qishas ‎bagi ‎orang-orang yang beriman, di-takhsis oleh mafhum muwafaqah yang ‎terdapat dalam Q.S ‎al-Isra’ (17):23, tentang larangan mengatakan “ah” dan ‎membentak kedua orang tua. ‎Dengan demikian, maka tidak selayaknya ‎seorang anak meng-qishas orang tuanya, dan ‎karenanya hukuman yang ‎paling tepat adalah ta’zir.‎

Demikian juga halnya ketika seorang suami melakukan pendidikan ‎terhadap istrinya ‎yang ‎nusyuz. Jika tanpa sengaja menimbulkan kematian, ‎maka suami tidak dikenai sanksi ‎diyat mughaladhah, ‎melainkan dikenai hukuman ta’zir, ‎karena di dalamnya terkandung unsur subhat yang ‎dapat ‎mengahalangi ‎pelaksanaan hukuman diyat.‎

Namun jika terjadi sebaliknya, seorang anak melakukan penganiayaan ‎fisik terhadap orang ‎tuanya, atau seorang suami dengan sengaja melakukan ‎penganiayaan fisik terhadap ‎isterinya maka ulama sepakat mengatakan ‎pemberlakuan hukuman qishas terhadap anak ‎dan suami tersebut.‎

  1. Syarat-Syarat pelaksanaan sanksi Pidana

Dalam pelaksanaan ‎hukuman qishas, hukum Islam mensyaratkan adanya ‎kesederajatan dalam ‎hal ke-Islaman dan kemerdekaan antara pelaku dengan ‎korban ‎penganiayaan. Sementara, dalam Undang-Undang PKDRT persyaratan itu ‎tidak ada.‎

  1. Penutup
  2. Kesimpulan
  3. Konsep pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga menurut UU ‎PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 adalah suatu bentuk tindakan ‎prefentif ‎yang diwujudkan dalam bentuk pencegahan, menindak pelaku, dan ‎memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. ‎Upaya pencegahan melibatkan tiga unsur, yaitu, keberanian korban untuk ‎melapor (UU PKDRT Pasal 26 ayat (1), dan (2), keberanian masyarakat ‎untuk mencegah (UU PKDRT Pasal 15), dan keberanian para penegak ‎hukum untuk bertindak secara objektif, jujur, dan adil, sesuai dengan ‎amanah  Undang-Undang. Upaya penindakan dilakukan dengan ‎memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak kekerasan dalam ‎rumah tangga dalam bentuk pidana penjara atau denda (UU PKDRT Pasal ‎‎44-48). Upaya perlindungan terhadap korban KDRT dilakukan oleh ‎kepolisian, advokat, pengadilan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, ‎pembimbing rohani, dan relawan pendamping (UU PKDRT Pasal 16-38). ‎Menurut para ahli, ‎upaya‎ pencegahan dan penanggulangan kekerasan ‎dalam rumah tangga disamping  peran korban KDRT yang paling dominan, ‎diperlukan juga peran dari masyarakat. Upaya pencegahan yang bisa ‎dilakukan masyarakat di antaranya, yaitu; pencegahan, penanganan, ‎penyuluhan tentan UU PKDRT, dan kesadaran hukum masyarakat.‎
  4. ‎‎Dalam Hukum‎ 1slam, tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga tidak ‎ditolerir, sebab hal tersebut termasuk kezaliman, dan semua yang ‎berbentuk kezaliman, merupakan sikap tercela dan terlarang yang harus ‎dicegah dan dijauhi, termasuk kekerasan fisik dalam rumah tangga. Di ‎antara ajaran Islam yang mengindikasikan pencegahan terhadap kekerasan ‎fisik dalam rumah tangga, yaitu; mekanisme mendidik istri yang ‎durhaka/nusyuz, b. mekanisme mediasi terhadap perselisihan/syiqaq dalam ‎rumah tangga, c. Keharusan mu’asyarah bi al-ma’ruf antara suami dan ‎istri, d. dilegalkannya perceraian, e. memperketat praktek poligami, dan f. ‎menjelaskan secara detail tentang pembagian warisan.‎
  5. ‎Kontradiksi pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga, antara ‎Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 dengan hukum Islam terlihat pada ‎hal-hal berikut, yaitu; a. Sumber hukum pidana. Undang-Undang Nomor ‎‎23 Tahun 2004 bersumber kepada akal pemikiran manusia, sedangkan ‎hukum pidana Islam bersumber kepada al-Qur’an dan hadits. bentuk ‎sanksi pidana. Dalam Undang-Undang PKDRT pelaku tindak pidana ‎dihukum dengan hukuman penjara dan/atau denda, yang jumlahnya ‎disesuaikan dengan dampak dari tindakannya. Dalam hukum Islam, sanksi terhadap pelaku tindak ‎pidana ‎penganiayaan ada dua tingkat, ‎yaitu; ‎hukuman pokok (qishas), dan hukuman pengganti ‎‎(diyat). Adapun sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ada tiga ‎tingkat, ‎yaitu;‎ Pembunuhan sengaja: a.‎hukuman pokok (qishas), b.‎ hukuman pengganti (diyat mughaladhah), dan, c.‎ hukuman tambahan (‎berpuasa dua bulan berturut-turut, dan ‎kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya.‎ Adapun pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tersalah, sanksinya ada dua tingkat, yaitu; a. hukuman pokok (diyat mukhafafah), b. hukuman pengganti (ta’zir). Jika ‎pelaku kekerasan fisik adalah orang tua dari yang terbunuh, maka ‎pelakunya tidak dikenai sanksi qishas dan/atau diyat, karena adanya ‎kepemilikan ayah terhadap anaknya, dan di-takhsis-nya keumuman ayat ‎tentang qishas, dengan ayat tentang larangan berkata “ah”, dan larangan ‎membentak kedua orang tua. Hal ini tentunya mengakibatkan adanya ‎subhat. Demikian juga halnya seorang suami yang memberikan pendidikan ‎terhadap istrinya yang nusyuz, jika tanpa sengaja menimbulkan luka atau ‎kematian, maka suami tidak dikenai hukuman qishas atau diyat. Hukuman ‎yang tepat untuk keduanya adalah hukuman ta’zir. Namun, jika pelaku ‎penganiayaan adalah anak terhadap orang tuanya, atau seorang suami ‎dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap istrinya, dan atau ‎sebaliknya, maka hukuman yang paling tepat adalah qishas, dan/atau diyat. c. Syarat-syarat pelaksanaan Sanksi Pidana. Dalam pelaksanaan ‎hukuman qishas, hukum Islam mensyaratkan adanya ‎kesederajatan dalam ‎hal ke-Islaman dan kemerdekaan antara pelaku dengan ‎korban ‎penganiayaan. Sementara, dalam Undang-Undang PKDRT persyaratan itu ‎tidak ada.‎
  6. Saran-Saran
  7. Kepada seluruh pihak yang menaruh perhatian serius (concern) terhadap ‎persoalan-persoalan kekerasan dalam rumah tangga diharapkan dapat bersama-‎sama mengkampanyekan kepada masyarakat baik melalui tulisan, seminar, ‎ataupun penyuluhan, agar perilaku tersebut dapat dicegah, dihindari ataupun ‎dihapuskan dari masyarakat, karenahal itu merupakan bentuk pelanggaran ‎terhadap hak asasi manusia, kejahatan ‎terhadap martabat manusia serta bentuk ‎diskriminasi yang harus dicegah, dan ‎ ‎
  8. Kepada para pemikir hukum Islam hendaknya dapat memahami ajaran ‎Islam dengan cara konfrehensif dan tidak kaku, apalagi di era global ‎seperti ‎sekarang ini, sudah saatnya dikembalikan dan berkiblat pada ‎ajaran ‎Islam ‎dengan sumber asli al-Qur’an dan as-Sunnah yang mesti dipahami ‎sesuai konteks ‎kekinian, agar hukum Islam dapat membumi, applicable, tidak ‎hanya melangit atau tinggal dalam tataran teori belaka.‎
  9. Kepada peminat hukum Islam hendaknya mempunyai sikap terbuka, ‎tidak berfikiran sempit (narrow minded). Sikap terbuka ini menuntut agar setiap ‎peminat bersedia menerima “kebenaran” darimana dan dari siapapun datangnya, ‎walaupun datang dari orang yang dibenci, dan berani menolak “kesalahan” ‎walaupun ia datang dari orang yang dikagumi dan dihormati.‎
  10. Kepada para pembuat Undang-Undang, sekalipun Indonesia bukan ‎negara agama, tetapi juga ‎bukan negara sekuler, melainkan negara pancasila ‎yang sila pertamanya adalah ‎Ketuhanan Yang Maha Esa, akan lebih bijaksana ‎kiranya jika dalam pembuatan undang-undang merujuk juga kepada hukum ‎Islam (al-Qur’an dan Sunnah) agar produknya dapat diterima dan dengan ‎mudah diaplikasikan oleh masyarakat yang notabenenya mayoritas umat Islam.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Arobi, Abu Bakar Muhammad Bin Abdullah, Ahkam Al-Qur’an, Beirut: ‎Dar ‎Al-Kutub, t.t

Al- Asfahani, Ar-Raghib, Mu’jam Mufradat alfadz al-Qur’an, Damaskus: ‎Darul ‎fikr, tt

Anis, Ibrahim Anis dkk, al-Mu’jam al-Wasit, Mesir: Majma’ al-Lughah al-‎Arabiyah, ‎‎1972‎

Audah, Abdul Qadir, Tasyri’ al-Jina’I al-Islami, Lebanon: Mu’assasah al-‎‎Risalah, ‎‎1998‎

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana Kontenporer, Jakarta: Kencana, ‎‎2010‎‎

Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi ‎Usul al-Syari’ah, Ditahqiq oleh Muhammad Abdul ‎Qadir al-Fadli, ‎Jilid 1, Juz II , Beirut:al-‎Maktabah al-Asyriyah, t.th

Ali, Mohammad Daud, Hukum Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo, ‎Persada,2015. ‎Cet. Ke-25‎

‎Al-Bagdadi, Al-Qadhi Abd. Al-Wahhab, al-Ma’unah Ala Mazahib “Alim ‎almadinah ‎al-Imam ‎Malik Bin Anas, Beirut: Dar al-Fikr, t.th‎

An-Naim, Abdullahi Ahmed, Islam dan Negara Sekuler, Penerjemah; Sri ‎Murniati, ‎Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2007‎

Burlian, Paisol, Implementasi Konsep Hukum Qishas di Indonesia, Jakarta: ‎Sinar ‎Grafika, ‎‎2015‎

al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan, Perempuan dalam ‎Pandangan ‎Hukum ‎Barat ‎dan Islam, ‎Yogyakarta: Suluh Press, 2005‎

Bahar, Muchlish, Pemikiran Hukum Islam Moderat: Studi Terhadap Metode ‎Ijtihad Yusuf al-Qaradhawi Dalam Masalah-Masalah Kontenporer, ‎Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009‎

Baihaki, Imam, Ahkamul Qur’an Lil Imam Asy-Syafi’i, Kairo: Maktabah Al-‎Khonji, ‎‎1994‎

Binjai, Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam, Jakarta:Kencana, 2006‎‎‏ ‎

Ciciek, Farkha, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ‎‎(Jakarta: ‎Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999‎

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : Diponegoro, 2010‎

Djanah, Fathul dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: LKS Yogyakarta: ‎‎2007‎

Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI, Kedudukan dan Peran Perempuan ‎‎(Tafsir ‎al-Qur’an ‎Tematik, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, ‎‎2012‎

Dahlan, Abdul Aziz Dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiyar ‎Baru ‎Van Hoeve, 1996‎

Darajat, Zakiah, Kesehatan Mental, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989‎

Djubaedah, Neng, Pornografi dan Pornoaksi di Tinjau Dari Hukum ‎Islam, ‎Jakarta: Kencana, 2009 ‎

Doi, Abdurrahman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam,  Jakarta: Rineka ‎Cipta, ‎‎1991‎

Firdaus, ‘Urf dan Pembaharuan Hukum Islam, Padang: Imam Bonjol Pers, 2013‎

Firdaus, Beni, KDRT Dalam Perspektif UU No. 23 ‎Tahun 2004 dan Hukum ‎Islam, Padang ‎Panjang: Jurnal STIT Diniyah Putri Rahmah el-‎Yunusiyah, ‎Vol. 1 No.1, 2014‎

Al-Ghamidi, Abu Hamzah Abdul Lathif, Stop KDRT (Kekerasan ‎Dalam ‎Rumah ‎Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita ‎Dengan Kembali Kepada ‎Tuntunan ‎Islam, Jakarta: Pustaka Imam Asy-‎Syafi’I, 2010‎

Gazalba,Sidi, Menghadapi Soal-Soal Perkawinan, Jakarta: Pustaka Antara, 1975‎

‎Gosita,  Arif, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993‎

‎Hanani, Silvia, Mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui institusi ‎adat ‎Minang Kabau (Suatu upaya dalam mewujudkan kesejahteraan ‎berbasis ‎perspektif lokalitas dan religius), Makalah disampaikan dalam ‎acara “ ‎AICIS ( Annual Internasional conference on Islamic studies ) ke-‎XII

Herkutanto, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana ‎Pendekatan Dari ‎Sudut ‎Pandang Kedokteran, Makalah disampaikan pada ‎lokakarya kekerasan ‎terhadap ‎perempuan dan system hukum pidana, suatu ‎pembahasan kritis, yang ‎diselenggarakan oleh ‎LBH. APIK bekerja sama ‎dengan kelompok kerja Convention ‎Woch, 30 November-1 ‎Desember ‎‎1998.‎

Hidayat, Taufik, Kekerasan Psikis Terhadap Anak dalam Tinjauan Hukum Islam, ‎Jurnal ‎Hukum ‎Islam dan Pranata Sosial “Ijtihad”, Volume 32, No.1, ‎Januari-Juni 2016‎

‎ ‎Hanbal,bin Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Irwan Prayitno, Pemikiran Menuju Masyarakat Madani, Bekasi: Tabiatuna,2005‎

Irfan, Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah,  Jakarta: Amzah, 2013‎

Hasan, Musthofa, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: CV.Pustaka Setia, ‎‎2011‎

Ikhwan, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Perspektif ‎Hukum ‎Islam, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009‎

Ihromi, Tapi Omas, dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, ‎Bandung, ‎PT.Alumni, 2006 ‎

‎ al-‎Jauziyah, Syams al-Din Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma’ruf bi ‎Ibn Qayyim, I’lam ‎al-Muwaqqi’in an Rabbal ‘alamin, Juz III, Beirut: Dar ‎al-Kutub al-Ilmiyah, ‎‎1993M-1414H‎

Al-Jashos, Imam Abu Bakar Ahmad Al-Rozi, Ahkam al-Qur’an, Beirut: t.tp,2001‎

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, Jakarta : ‎Amzah, ‎‎2013‎

‎Jamil, Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997‎

Khaleed, Badriyah, Penyelesaian Hukum KDRT,Jakarta: Pustaka Yustisia,2015‎

Khaeruman, Badri, Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial, Bandung: ‎Pustaka ‎Setia, 2010‎

Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqh, Kuwait: t.tp, tt‎

Kharlie, Ahmad Tholabi, Hukum Keluarga Indonesia,Jakarta: Sinar Grafika, 2013‎

Luhulima, Achie Sudiarti, Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan ‎terhadap ‎perempuan dan al-ternatif pemecahannya, Bandung: PT Alumni, ‎‎2000‎‎

Lamadhah,Athif,  Fikh Sunnah Untuk Remaja, (Jakarta: Cendikia Centra ‎Muslim, ‎‎2007‎

Muzdhar,Atho’, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta: Ciputat ‎Pres, ‎‎2003‎

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maragi, Mesir: Musthafa Al-Babi Al-‎‎Halabi, 1974‎

M.Yusuf,  Kadar, Tafsir Ayat Ahkam, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011‎

Makarao, Muhammad Taufik Dkk, Hukum Perlindungan Anak dan ‎Penghapusan ‎Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, ‎‎2013‎

M.Zein, Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam ‎Kontenporer‎‎, ‎Jakarta: ‎Kencana, 2004‎

Munawwir, A.Warsun, Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-‎‎Munawwir, ‎‎1984‎

Maududi, Maulana Abul A’la, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, ‎Jakarta: ‎Bumi Aksara, 2000‎

‎ Manzur, Ibnu, Lisan al-Arabi, Beirut: Dar Lisan al-Arabi, t.th‎

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: ‎Bumi ‎Aksara,1999‎

Muzdhar, M.Atho’‎, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi ‎Perbandingan UU ‎Modern ‎dari ‎Kitab-‎Kitab Fiqh), Jakarta: Ciputat Press, ‎‎2003‎

Marlia, Milda, Kekerasan Seksual Pada Istri,‎Yogyakarta: LKiS ‎Pelangi Aksara, ‎‎2007‎

‎Muallifin, M. Darin Arif,  Pengantar Tata Hukum Indonesia, 2003‎

‎Mulia, Siti Musdah, Gender Dalam Perspektif Islam, Jakarta: ‎Menteri  ‎Pemberdayaan ‎Perempuan, 2007‎

Mubarok, Achmad,  Psikologi Keluarga (Dari Keluarga Sakinah Hingga ‎Keluarga ‎Bangsa), ‎‎Jakarta: Wahana Aksara Prima, 2009‎

Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: PT. ‎Tarsito ‎Bandung, 2003‎

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2016‎

Nurhayati, Elli, Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan ‎‎: ‎Konseling ‎Berwawasan Gender, Yogyakarta: Rifka Annisa, dan Pustaka ‎Pelajar: 2000‎

Nelhayati, Bias Jender Dalam Memahami Hadits, Padang: Hasyfa Pres, 2006‎

Najati, Muhammad Usman, Psikologi Dalam Perspektif Hadits, Jakarta: PT. ‎Pustaka ‎Al-Husna ‎Baru, 2004‎

Nazir, Moh., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988‎

Poedawarminta, WJS, Kamus umum bahasa Indonesia, Jakarta: Balai ‎Pustaka, ‎‎1990‎

‎Perpustakaan Nasional RI, Kedudukan dan Peran Perempuan, Jakarta: ‎Direktorat ‎Urusan ‎Agama ‎Islam dan Pembinaan Syari’ah Direktorat ‎Jendral Bimas ‎Islam ‎Kementrian ‎Agama RI, 2012‎

P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus ( Kejahatan Melanggar Norma ‎Kesusilaan ‎dan Norma ‎Kepatuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009‎

Qutb, Sayyid, Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an, Beirut: Dar Asy-Syuruq, 1992‎

‎Qadir, Faqihuddin Abdul, dan Ummu Azizah Mukarnawati, Referensi Bagi ‎Hakim ‎Peradilan ‎Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ‎Jakarta: Komnas Perempuan, ‎‎2008‎

Qamar, Nurul, Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokratis, ‎Jakarta: ‎Sinar ‎Grafika, 2014‎

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bi Ahmad Bin Abu Bakar, Al-‎Jami’ ‎Li ‎Ahkamil ‎Qur’an ‎Wal Mubayyin Li Ma Tadhommanahu Minas ‎Sunnati ‎Wa Ayil ‎Qur’an, ‎Beirut: ‎Mu’assisah Ar-Risalah, 2006‎

Ridha, Rasyid, Tafsir Al-Manar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1935‎

Rofiq, Ahmad, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Wali Pers, 2013‎

Raharjo, Satjipto, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 1979‎

Ridwan, Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, ‎dan ‎Sosiologis, Purwokwrto: Pusat Studi Gender ( PSG) STAIN ‎Purwokerto, 2006‎

Ritonga, Iskandar, Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama, ‎Jakarta: ‎Program ‎Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas ‎Islam dan Penyelenggaraan ‎Haji ‎Departemen Agama RI, 2005‎

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan ( ‎Undang-‎Undang ‎Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), Yogyakarta: ‎Liberty, 1982‎

As-Sayis, Muhammad Ali, Tafsir Ahkam, Kairo: Syirkah al-Dauliyah li al-‎‎‎‎Thaba’ah, 2001‎

‎Soekanto, Soerjono, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Menurut ‎Penelitian ‎Hukum ‎Normatif dan Empiris, Jakarta: IN-HILL-CO, 1988‎

Suma, Muhammad Amin, Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan ‎Keuangan Islam, Ciputat: Kholam Publising, 2008‎

Shihab, Quraish, Tafsir Al-Misbah, Jakarta : Lentera Hati, 2002‎

Siswanto, Kesehatan Mental Konsep, Cakupan, dan ‎Perkembangannya, Yogyakarta: CV. ‎Andi ‎Offset, 2007‎

Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1980‎

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, Bandung: Al-Fabeta, 2015‎

Sumadani, U.Adil, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan ‎Dalam ‎Rumah ‎Tangga, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013‎

Soeroso, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis ‎Viktimologis, ‎Jakarta: Sinar Grafika, 2011‎

‎ As-Syarqawi, Hasan Muhammad, Ilmu Nafs al-Islami, Iskandariyah: al-Wady, tt

Ash-Shabuni, Muhammad bin Ali bin Jamil, Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-‎‎‎Qur’an, ‎Damasykus: ‎Maktabah Al-Ghazali, 1980‎

Syarifuddin,Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, ‎‎2006‎

Syaifuddin, Muhammad,dkk, Hukum Perceraian, Jakarta: Sinar Grafika, 2014‎

Samil,Jamil, Kekerasan Dan Kapitalisme (Jakarta: Pustaka Belajar,1993‎

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: ‎PT. ‎Raja Grafindo Persada, 2004‎

Silalahi, Karlinawati dan Eko A Meinarno, Keluarga Indonesia Aspek ‎dan ‎Dinamika Zaman, Jakarta: Rajawali Pers, 2010‎

Soeroso, Moerti Hadiati, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam ‎Perspektif ‎Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2011‎

Sumadani, U.Adil, Kompetensi Pengadilan Agama terhadap tindak ‎kekerasan ‎dalam rumah tangga, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013‎

Simongkir dan Woerjono Sastropranoto, Pelajaran Hukum Indonesia, ‎Jakarta: ‎Gunung Agung, ‎‎1957‎

Syaifullah, Perkembangan Modern Dalam Islam, Padang: IAIN IB ‎Pres ‎Padang,2001‎

Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif ‎dan ‎R & D), Bandung: IKAPI, 2015‎

Subhan, Zaitunah, Alquran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam ‎Penafsiran, Jakarta: Prenada Media Group, 2015‎

Samadani, U Adil, Kompetisi Pengadilan Agama Terhadap ‎Tindak ‎Kekerasan ‎Dalam ‎Rumah Tangga, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013‎

‎Suyanto, Bagong, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Prenada Media Group, 2010‎

Soeradi, Perubahan Sosial dan Ketahanan Keluarga; Meretas Kebijakan ‎Berbasis ‎Kekuatan ‎Lokal, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan ‎Kesejahteraan Sosial RI, ‎‎2013‎

Suawarno, Sayekti Pujo, Bimbingan dan Konseling Keluarga, Yogyakarta: ‎Menara ‎Mas Offset, ‎‎1994‎

Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Jakarta: PT. ‎Raja ‎Grafindo ‎Persada, 2016‎

Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2005‎

‎Saraswati,Rika,  Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah ‎Tangga, Bandung: PT. ‎Citra Aditya Bakti, 2009‎

Suhasril, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Jakarta: ‎PT.Raja ‎Grafindo ‎Persada, 2016‎

Soelaeman, Pendidikan Dalam Keluarga, Bandung: Alfabet, 1994‎

Soekanto, Soerjono, Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Menurut ‎Penelitian ‎Hukum ‎Normatif dan Empiris, Jakarta: IN-HILL-CO, 1988‎

‎Soekanto, Soerjono dan Mustthafa Abdullah, Sosiologi Hukum dan Masyarakat, ‎Jakarta: ‎Rajawali Press, 1987‎

Syarif, Makmur, Ushul Fiqh Progresif (Formulasi Sadd Al-Dzari’ah ‎Untuk ‎Pembaharuan Hukum ‎Islam), Padang: Imam Bonjol Press, 2015‎

Subhan, Zaitunah Subhan, al-Qur’an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Jender ‎Dalam ‎Penafsiran, ‎Jakarta: Prenada Media, 2015‎

Suma, Muhammad Amin, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan ‎Teks ‎dan ‎Konteks, ‎‎Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013‎

Syaltut, Mahmud, al-Islam ‘Aqidah Wasyari’ah, Kairo: Dar al-Qalam, 1966‎

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, ‎Jakarta: ‎Rajawali ‎Press, 1986‎

Suyanto, Bagong,  Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana, 2013‎

Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, ‎‎1982‎

T.Yanggo, Huzaemah, Fiqh Perempuan Kontenporer, Jakarta: al-Mawardi ‎Prima, ‎‎2001‎

At-Tabari, Muhammad bin Jarir, Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an, t.t., Mu’assasah ‎Ar-‎Risalah, ‎t.th

Usman, Muchlish, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Jakarta: PT. Raja ‎Grafindo Persada, 1996‎

Ulfatmi, Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Kementrian Agama ‎RI, ‎‎2011‎

Umar, Musni, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ‎‎(KDRT), ‎Makalah, ‎dipresentasikan dalam program “Pencegahan dan ‎Penanganan Kekerasan Dalam ‎Rumah Tangga” ‎Kantor Pemberdayaan ‎Perempuan, Jakarta Utara, Pada 4 Juli 2012. ‎

‎Yusuf, Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, Bandung: ‎PT. ‎Remaja ‎Rosdakarya, 2015‎

Zuhaili,Wahbah, Al-Tafsīr al-Munīr, fi al-‘Aqīdat, al-Syarī’at, wa al-Manhāj, juz ‎‎5, ‎Damaskus: Dar al-Fikr, 1991‎

Zuhaili, Wahbah , al-Fiqh al-Islam wa adillatuh, Damaskus, Darul Fikr, 2007‎

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *