ALLBERT GUSTINATA, M.Pd: Kebijakan Politik Nasional terhadap Pendidikan Pasca Covid 19

Kebijakan Politik nasional terhadap pendidikan pasca covid 19

Oleh    :

ALLBERT GUSTINATA, M.Pd

 

Pendidikan nasional dapat dikategorikan sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik dalam tujuan yang akan dicapai (sebab) maupun upaya-upaya untuk mencapai tujuan (akibat). Baik tujuan pendidikan maupun upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapainya, sewaktu-waktu mengalami perubahan akibat keduanya memiliki hubungan simbiosis/interkonektivitas dengan perubahanperubahan lingkungan strategis, misalnya politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu, teknologi, religi, moralitas/etika, seni/estetika, pertumbuhan penduduk, dan globalisasi.

Politik adalah Sebagai Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 29 termasuk Amandemennya. Pendidikan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara dan didukung oleh seluruh rakyatnya. Namun hingga saat ini implementasi amanat tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam bidang pendidikan, bahkan dirasakan masih sangat jauh dari yang dicita-citakan.

Arti politik pendidikan Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982).

H.A.R. Tilaar (2003: 143) mengemukakan dua fungsi besar negara, yaitu: mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat banyak dan mempersatukan rakyat banyak tersebut dalam suatu wadah yang disebut negara. Kaitan antara pendidikan dan politik sangat erat bahkan selalu berhubungan sehingga dengan keadaan tersebut dapat kita ketahui bahwa politik negara sangat berperan menentukan arah perkembangan pendidikan di suatu negara. Tidak berlebihan kiranya bila banyak ahli yang berpendapat bahwa pendidikan sebagai salahsatu upaya atau sarana untuk melestarikan kekuasaan negara. Michael W. Apple dalam Tilaar (2003: 145) menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya sehingga dalam pendidikan tersalur kemauan-kemauan politik atau sistem kekuasaan dalam suatu masyarakat. Upaya menanamkan suatu prinsip, doktrin dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui pendidikan dilakukan dengan cara yang tidak dapat ditelusur secara sekilas karena biasanya berada secara implisit dalam suatu materi pendidikan atau kurikulum sehingga secara tidak sadar sebenarnya masyarakat yang mengikuti dan memperoleh pendidikan telah mendukung pula tujuan khusus negara tersebut. Upaya untuk melestarikan kekuasaan negara secara umum dibedakan Tilaar (2003:145-146) dalam beberapa sistem atau pendekatan, yaitu:

  1. Moralisme Religius, dalam pendekatan ini Negara memberikan arah kepada pendidikannya agar memelihara nilai-nilai moral religius yang dianut oleh negara. Dalam sejarah pendidikan hal ini dikenal pada zaman scholastic.
  2. Masa Aufklarung, munculnya intelektualoisme mendorong Negara mengarahkan pendidikannya kepada pengembangan kemampuan berpikir yang merupakan dasar dari kemajuan. Intelektualisme merupakan tujuan utama dalam pendidikan yang diarahkan oleh negara.
  3. Perkembangan Nasionalisme, dengan lahirnya Negara-negara bangsa pada abad 19, terutama sesudah revolusi Prancis, maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Pendidikan warga negara dilaksanakan di sekolah-sekolah dan mencapai puncaknya dalam pendidikan totaliter seperti yang diselenggarakan oleh Nazisme, totaliterisme, Fasisme, dan Komunisme.
  4. Lahirnya Demokrasi, hal ini dikenal terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembangkan di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey, yang mengatakan bahwa apabila kiuta berbicara mengenai demokratis maka kita memasuki wilayah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh sebab itu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan Negara yang demokratis.
  5. Pendidikan sebagai Pengembangan Sumber Daya manusia, pendekatan dari sudut ekonomi ini menunjukkan betapa pentingnya factor manusia dalam pengembangan ekonomi. Kehidupan ekonomi menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu Negara wajib mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya sebagai asset untuk perkembangan ekonominya. Pendekatan ekonomis dan kebutuhan tenaga kerja menjadi sangat menonjol dalam pandangan ini. Pendekatan ini menjadi sangat popular di negara-negara berkembang setelah perang dunia kedua.
  6. Pendekatan-pendekatan diatas mempunyai banyak kelemahan terutama dalam kelanjutan kehidupan suatu masyarakat. Krisis ekonomi, krisis sosial yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pendekatan diatas mempunyai kelemahan-kelemahan. Salah satu pendekatan baru adalah pendekatan kapital sosial merupakan suatu kekuatan yang menjamin adanya integrasi dalam suatu masyarakat atau Negara dan juga merupakan kekuatan ekonomi atau sumber daya manusia dalam suatu masyarakat. Pendekatan kapital sosial menonjol dalam era globalisasi karena kecenderungan pupusnya rasa persatuan dan menurunnya rasa nasionalisme akibat sikap eksklusivisme kelompok, komersialisasi dan kehidupan santai dalam era globalisasi. Pendekatan-pendekatan diatas semakin menyadarkan kita bahwa peran negara untuk rakyatnya terutama lewat pendidikan sedemikian besarnya. Tanggung jawab pembangunan pendidikan menjadi sangat berat dan itu merupakan tantangan tersendiri. Ditengah rendahnya kemampuan ekonomi Negara kita saat ini pembangunan pendidikan harusnya menjadi prioritas untuk dikembangkan, sudah banyak bukti dinegara lain yang sudah maju dimana pengembangan sumberdaya manusia yang diprioritaskan tersebut dapat mendukung keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Sistem politik yang berlaku dalam suatu negara senantiasa terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara termasuk kebijakan dalam bidang pendidikan. Kaitan tersebut terletak pada:
    1. perumusan kebijakan
    2. proses legitimasi
    3. proses penyampaian pada khalayak
    4. proses pengkomunikasian
    5. proses pelaksanaan, dan
    6. proses evaluasi

Perbedaan perumusan kebijakan di negara satu dengan yang lainnya seringkali disebabkan oleh perbedaan sistem politik yang dianut. Hal itu juga berlaku pada perbedaan pelaksanaan dan evaluasi pada suatu negara.

Pendidikan sebagai wahana pembangunan politik Keterkaitan antara pendidikan dan politik dipahami oleh masyarakat dalam dua hal. Pertama ada kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik atau antara keduanya terpisah. Kedua ada kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa antara keduanya saling berkaitan.

Pendapat mana yang paling sesuai masih bisa diperdebatkan, pendapat yang pertama mengasumsikan bahwa mencampuradukkan antara pendidikan dan politik akan merugikan pendidikan karena didalam politik terdapat kondisi buruk atau jelek menurut pendapat kelompok masyarakat tertentu. Pendapat kedua cukup beralasan karena politik tidak dapat hanya dipahami dalam arti sempit, perlu diingat bahwa politik dalam arti sempit diartikan sebagian masyarakat sebagai politik dalam percaturan kehidupan berbangsa dimana didalamnya terdapat persaingan antar kelompok atau golongan tertentu untuk memperebutkan suatu kedudukan atau posisi yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara. Politik dalam bidang pendidikan sebenarnya ada. Karna setiap kebijkan kepala sekolah untuk kepentingan sekolah maka merupakan sebuah langkah politik yang dilakukan kepala sakolah.  Kita masih ingat bagaimana Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang tertunda penetapannya untuk waktu yang tidak sebentar hanya karena ada salah satu pasal yang menjadi perdebatan. Di sana terjadi tarik menarik antara berbagai kelompok dan itu merupakan sesuatu yang lazim dalam dunia politik. Dari sedikit contoh diatas maka dapat kita simpulkan bahwa didalam dunia pendidikan politik juga berperan dan merupakan hal yang krusial bukan sekedar pelengkap saja. Hingga saat ini pandangan masyarakat masih menganggap bahwa hal pokok bagi kemajuan suatu bangsa adalah ekonomi dan politiknya. Hal itu tercermin dari pola pikir politikus kita yang selalu berorientasi pada dua bidang itu. Sangat jarang politikus yang memprioritaskan pada sektor pendidikan dalam agenda politiknya. Kondisi demikian juga terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, prioritas pembangunan kita masih saja pada sector ekonomi, politik hankam, politik luar negeri dan belum pernah sampai pada wacana untuk memprioritaskan pada sector pendidikan. Hal demikian barangkali juga dipicu oleh pemahaman bahwa pendidikan tidak secara langsung dapat diketahui hasilnya dan memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan sektor lainnya bisa dengan cepat diketahui hasilnya. Pendidikan merupakan sebuah investasi, karena sebagai sebuah investasi tentu hasilnya tidak dapat kita ketahui dengan cepat. Sebenarnya kalau kita mau menengok kebelakang pada masa sebelum tahun 1945 disana kita akan menjumpai banyak tokoh besar yang membangun pondasi bangsa ini, bukankah mereka adalah produk pendidikan yang berkualitas?. Para tokoh terdepan kita saat itu adalah orang-orang yang bersih dan tulus ikhlas mencurahkan segala kempuannya untuk bangsa, apakah pada saat itu terbersit nanti setelah berhasil mewujudkan citacita bangsa Indonesia mereka akan korupsi atau memanfaatkan posisinya?, kami kira tidak terlintas sedikitpun dalam diri mereka. Kondisi yang terjadi saat ini cukup memprihatinkan, dimana terjadi kemerosotan dalam perilaku politik kita.

Melihat kondisi bangsa saat ini terutama yang berhubungan dengan pendidikan, begitu banyak kebjiakan-kebjakan yang muncul tidak mmberikan kemajuan untuk pendidikan itu sendri, terksesan hanya bagi-bagi jatah kekuasaan. Dengan munculnya kasus mundurnya lembaga pendidikan PBNU, Dikdasmen PP muhammadiyah dan PGRI dalam porgram organisasi penggerak (POP) kemendikbud dengan berbagai persoalan yang muncul.

Pasca covid 19 (new normal) Adanya regulasi bahwa anak-anak masih belum boleh kesekolah, masih dalam proses pembelajaran daring sehingga membuat  kejenuhan kepada anak dikarenakan proses pembelajaran daring belum  efektif dan efisien apalagi sekolah dikampung yang masih bnyak keterbatasan media. Sehingga asumsi muncul ini merupakan akan menjadikan pembodohan pada generasi-generasi yang akan datang.

Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000: 19-20) mengemukakan alasan kemerosotan periode saat ini dalam perpolitikan dalam tiga generalisasi, yaitu:

  1. Perbedaan dalam perilaku politik disebabkan oleh perbedaan dalam mutu pendidikan dasar yang mereka terima sebelum mereka memasuki kehidupan politik, generasi Dr. Sutomo hingga Soekarno mendapatkan pendidikan dasar yang sangat kuat yang mampu melahirkan kemampuan dan semangat intelektual yang tinggi dan sebagai bekal yang lengkap dan memadai sebagai landasan kehidupan politik dikemudian hari. Kondisi demikian tidak terjadi paska tahun 1945 dimana terjadi kemerosotan mutu pendidikan kita secara cepat sehingga tidak mampu menghasilkan seseorang yang tangguh dan profesional bukan sekedar figure semata.
  2. Perbedaan disebabkan karena politik sebelum kemerdekaan dihuni oleh “the educated minority”, yaitu kelompok anggota masyarakat minoritas yang mengenyam pendidikan cukup tinggi, sedangkan paska kemerdekaan dunia politik dikuasai oleh golongan masyarakat yang relative kurang terdidik tetapi mampu menggalang dukungan dari masyarakat.
  3. Perbedaan dalam Zeitgeist, perbedaan dalam semangat zaman antara zaman sebelum kemerdekaan dengan era paska kemerdekaan. Semangat zaman periode 1908-1945 sangat berbeda dengan zaman yang hidup dalam masyarakat kita dalam periode setelah kemerdekaan. Dari berbagai generalisasi yang disampaikan terlihat bahwa memang bukan sekedar pendidikan yang berpengaruh dalam perkembangan politik tetapi juga ada budaya yang berkembang pada suatu waktu tersebut. Seberapa penting pendidikan dalam pembangunan politik menjadi sebuah pertanyaan yang menarik.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan pentingnya pendidikan bagi pembangunan politik yaitu sebagai berikut:

  • Pendidikan berlangsung pada lingkup formal, non-formal dan informal
  • Pendidikan melatarbelakangi atau sebagai basic bagi seseorang dalam kehidupan politik
  • Kondisi politik yang kondusif dapat diciptakan oleh pelaku-pelaku politik yang professional dan bertanggungjawab. Aktivitas pendidikan tidak hanya berlangsung pada sekolah-sekolah formal saja, pada saat ini di masyarakat masih menganggap bahwa sekolah adalah segalanya bagi pendidikan anak, padahal kondisinya tidak seperti itu. Jika kemudian mutu lulusan pendidikan formal rendah atau tidak seperti yang diharapkan maka sekolah dan gurunya yang disalahkan. Memang dalam pendidikan formal ditata sedemikian rupa baik kurikulum, fasilitas, tenaga kependidikan, dan sebagainya untuk menunjang aktivitas pembelajaran yang baik. Berbicara tentang kaitan pendidikan dan politik, pada sekolah-sekolah formal kebijakan pendidikan sudah ditetapkan dari pusat walaupun kini sudah melaksanakan otonomi pendidikan. Itulah mengapa dapat dipahami bahwa pendidikan khususnya sekolah dapat menjadi alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya dan juga dapat sebagai suatu tempat penanaman doktrindoktrin tertentu. Apakah ada yang salah dalam pendidikan formal kita sehingga menghasilkan banyak politikus yang rendah moralnya dengan indikator banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang, dan sebagainya. Pendidikan khususnya pendidikan formal disekolah merupakan tempat transfer pengetahuan tetapi juga sebagai tempat transfer nilai, nilai dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan normanorma dan segala sesuatu yang baik dimasyarakat. Saat ini banyak siswa sekolah yang samasekali tidak menaruh hormat pada guru maupun orangtua, hal itu bisa kita lihat dengan sopan santun mereka, jarang ada anak usia sekolah yang lewat didepan orangtua kemudian minta permisi karena mereka dengan cueknya melintas. Pada beberapa dasawarsa terdahulu dimasyarakat kita tatakrama sangat kuat dipegang, tidak ada yang berani membantah orangtua, guru, dan sebagainya tetapi kini orangtua disamakan hanya sebagai teman dan guru demikian pula, padahal harusnya mereka dihormati. Bagaimana pendidikan dapat menanamkan nilai – nilai yang baik juga memerlukan dukungan semua pihak, diyakini kemerosotan moral salah satunya karena pendidikan tetapi faktor masyarakat dan budaya yang berlaku juga menentukan. Banyak kendala dalam menanamkan nilai pada anak didik, antara lain:
    • Nilai-nilai masih dianggap hanya sebagai pelajaran semata, siswa belum menghayati secara benar bahwa nilai-nilai itu merupakan sebuah aktivitas yang melekat dalam dirinya bukan sekedar materi yang bisa dipelajari dan setelah itu dilupakan.
    • Dukungan masyarakat disekitar anak didik tinggal yang belum maksimal bahkan rendah, penanaman nilai bagi anak dilingkungan pasar atau terminal tentu lebih sulit dibandingkan dengan penanaman nilai bagi anak-anak di pedesaan yang belum terlalu tersentuh perubahan.
    • Guru kurang menguasai pola penanaman nilai yang tepat, banyak guru-guru kita yang belum dapat menempatkan perbedaan individual dalam diri anak didiknya sebagai sebuah sarana untuk pembelajaran. Guru masih saja menyamaratakan segala yang diberikan kepada siswanya, memang untuk mengetahui karakter dan sifat anak masing-masing banyak kendalanya tetapi secara garis besar pasti guru mengetahui karena ia bertemu setiap hari dengan siswanya. Demikian kendala yang menghinggapi dalam penanaman nilai bagi siswa-siswa di lembaga pendidikan formal. Apabila pendidikan nilai ini dapat berlangsung dengan baik maka setelah siswa atau anak didik nantinya berada dimasyarakat ia telah memiliki suatu pola nilai yang baik, kondisi demikian juga berlaku dalam kancah politik dimana politikus dengan penguasaan nilai yang baik maka dalam tradisi politiknya ia juga akan menjalankan pola yang baik pula. Pada pendidikan non-formal atau diluar persekolahan pendidikan politik dapat dilakukan pada aspek penanaman ketrampilan berperilaku yang baik di masyarakat. Kurikulum dalam pendidikan non-formal seyogyanya diarahkan untuk transfer nilai juga. Sedangkan pada pendidikan informal penanaman nilai yang baik sebenarnya banyak terjadi pada tahap ini. Seorang anak atau siswa sekolah dasar hanya 6-8 jam berada di sekolah atau pendidikan formal sedangkan sisa waktu yang lain ada dirumah atau masyarakat. Pendidikan informal terjadi pada keluarga, masyarakat, organisasi, dan sebagainya.

Penanaman nilai pada pendidikan informal lebih mungkin dilakukan, tetapi kendalanya juga lebih besar, antara lain:

  1. Derasnya arus informasi lewat televisi yang secara nyata memberi efek yang kurang baik bagi anak, anak lebih cepat meresapi apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar sehingga walaupun segala seuatu ditelevisi adalah fiktif mereka akan menerimanya sebagai kenyataan. Kondisi itu mengakibatkan pola tingkah laku anak juga menjadi sedemikian susah dikendalikan dan itu membentuk pola kehidupannya.
  2. Globalisasi informasi lewat internet, sudah tidak ada lagi jarak antara negara didunia karena lewat internet semua mungkin. Saat ini anak usia sekolah dasar sudah memanfaatkan internet tetapi apa yang mereka lakukan tidak dapat dikontrol, hal itu berkaitan dengan budaya masyarakat yang ada dimana informasi baik dan buruk dari seluruh dunia dapat diketahui saat itu juga.
  3. Orang tua sudah tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anaknya, orangtua sudah sibuk untuk mencari uang bagi kehidupan keluarga sehingga mereka kadang sudah kehilangan identitas yang dicontoh bagi anak-anaknya. Guru yang terbaik adalah teladan masih berlaku hingga kini dan itu bukan merupakan slogan kosong belaka. Anak yang selalu melihat teladan orangtua yang baik ia akan tergerak untuk mengikuti pola itu dan itu merupakan keuntungan tersendiri apabila kita dapat mengelolanya.
  4. Lemahnya kontrol orangtua, karena kesibukan orangtua maka pergaulan anak tidak atau kurang terkontrol. Harus disadari bahwa lingkungan merupakan factor dominant yang membentuk perilaku anak, seperti contoh diatas bahwa anak yang hidup dilingkungan terminal mereka akan terbiasa dengan perilaku kasar dan suka eriak-teriak jorok misalnya, ini berlainan dengan anak yang tinggal di pedesaan meraka masih menjunjung tinggi gotong – royong, saling menghargai dan sopan meskipun tidak seluruhnya seperti ini. Kontrol orangtua bukan sekedar penjaga yang secara otoriter mengawasi anak-anaknya tetapi lebih dari itu ia harus mampu memberi argumentasi yang tepat tentang segala sesuatu dalam lingkungan sekitarnya.
  5. Lemahnya kontrol sosial, kehidupan sosial masyarakat kita saat ini adalah masyarakat persaingan sehingga sikut-menyikut merupakan hal yang lazim dijumpai. Kontrol sosial yang terjadi juga sangat lemah karena intervensi dan pola perubahan sosial yang begitu cepat sehingga kontrol yang diharapkan tidak atau kurang mampu berperan dengan baik. Perangkat hukum yang menjadi penjamin keadilan hingga kini masih sebatas perangkat yang belum dapat dilaksanakan dengan baik sehingga terjadi berbagai ketimpangan sosial sebagai dampak ketidak-adilan di masyarakat, bangsa dan Negara.

Melalui pendidikan yang baik akan menciptaan politikus yang bijaksana atau dalam istilah Mochtar Buchori sebagai kearifan yang dapat dicapai lewat berpikir reflektif. Selanjutnya Mochtar Buchori dalam Sindhunata (2000:25) menyampaikan syarat manusia menjadi arif yaitu:

  1. Pengetahuan yang luas (to be learned)
  2. Kecerdikan (smartness)
  3. Akal sehat (common sense)
  4. Tilikan (insight), mengenal inti hal yang diketahui
  5. Sikap hati-hati (prudence, diskrete)
  6. Pemahaman terhadap norma-norma kebenaran
  7. Kemampuan mencernakan (to digest) pengalaman hidup.

Kearifan dan kebijaksanaan dapat dibentuk sejak dini dalam diri anak, karena sifatnya yang melekat maka kedua hal itu kurang bisa diukur tingkatannya tetapi dapat dirasakan dan di lihat hasil atau produk yang diperoleh. Selanjutnya berbicara kebijaksanaan kita akan terlintas tentang demokrasi.

Pembangunan sebagai suatu proses berkesinambungan mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial budaya, politik dan sebagainya. John C. Bock dalam Zamroni (2000: 2) mengidentifikasi peran pendidikan sebagai berikut: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c)meratakan kesempatan dan pendapatan.

Jadi Pendidikan bukan alat politik tetapi politik adalah pendidikan dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat memilih bukan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. (memilih dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara). Di sisi lain supremasi hukum dapat tercapai lewat pendidikan, pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat dengan sistem politik yang berkedaulatan rakyat. Masyarakat Indonesia yang bhineka yaitu terbentuknya masyarakat yang terdidik yang telah memiliki suatu pandangan yang luas (sebagian besar dikota) yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan terletak dalam tatanan politik. Sementara itu sentralistik/kekuasaan terpusat menimbulkan dominasi kelompok yang imbasnya adalah pembodohan terhadap generasi-generasi muda kedepan, karena persoalan pendidikan hanya bisa diselesaikan dengan online, sehingga pembelajaran daring ini tanpa beban bagi pengambil kebijakan dibidang pendidikan. Di era new normal (pasca covid 19) ini hendaknya pendidikan sudah diberikan solusi yang terbaik untuk pendidikan anak. Karna mendidik melalui media akan hanya transfer knowledge dan bisa menanamkan karakter pada siswa. Maka dengan demkian, harapan bersama agar pemerintah lebih memperhatikan persoalan pendidikan tanah air terncinta ini karna Gerakan reformasi yang berkesinambungan (sustainable) hanya dapat terlaksana apabila terdapat kesinambungan antara generasi sekarang dan generasi penerus hanya dengan pendidikan.

 

REFERENSI BACAAN

Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996)

H.A.R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan, (Magelang: Indonesia Tera, 2003)

Mansour Fakih, Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi, (Jogjakarta: Insist/Pustaka Pelajar, 2001)

Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004)

Munro. R.G, Innovation Success or Failure?. Bristol: J.W. Arrowss Smith (Cambride English Dictionary, 1977)

Sindhunata,Editor, Menggagas Paradigma baru Pendidikan, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)

Wayne K. Hoy & Cecil G. Miskel, Educational Administration, (New York: McGrawHill, 2001)

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *