Dr. Dudung Abdul Razak, S.HI, MA: HAK NAFKAH ATAS ANAK PASCA PERCERAIAN DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA JIKA SI AYAH MELALAIKAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

HAK NAFKAH ATAS ANAK PASCA PERCERAIAN

DAN MEKANISME PENYELESAIANNYA JIKA SI AYAH MELALAIKAN TANGGUNG JAWABNYA

DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

 

Oleh : Dr. Dudung Abdul Razak, S.HI, MA

(Dosen Tetap STAI Balaiselasa)

 

ABSTRAK

 

            Perceraian merupakan momok menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri, dan anak-anak). Dalam perceraian bukan hanya orang tua yang tersakiti, tetapi perceraian juga dapat menyisakan luka dan trauma yang mendalam pada anak-anak yang mungkin akan terus dibawanya hingga dewasa. Dalam Islam perceraian bagaikan pintu darurat di pesawat udara yang tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Namun perceraian juga merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya menurut kriteria-kriteria yang cocok, yang seharusnya memperkecil kerugian, memperbanyak keuntungan, dan memetik pelajaran dari masa lalu.

Pascaperceraian tidak sedikit orang tua yang lalai untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, sehingga pihak yang wajib dinafkahinya menjadi terlantar. Kenyataan seperti tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang diterlantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Akibatnya tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan. Kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahinya adalah suatu kejahatan, terlebih lagi jika kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahinya.Melalui makalah yang singkat ini, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan nafkah anak pascaperceraian dan mekanisme penyelasiannya jika si ayah melalaikan tanggung jawabnya dalam perspektif hukum Islam.

 

Kata-kata kunci : Nafkah,  Perceraian, dan Hukum Islam,

 

Pendahuluan

Konsekuensi dari adanya akad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah anak kandungnya, dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberi nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil, anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan.

Ketetapan tentang kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anak dalam hukum Islam merupakan bentuk jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah, juga dianggap mampu mengantisipasi  akibat negatif dari kemungkinan adanya pihak-pihak yang melalaikan  tanggung jawabnya.Dalam hukum Islam, seseorang mesti bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya yang telah mengakibatkan mudarat atas diri atau harta orang lain. Salah satu dari lima kaidah pokok fiqih mengatakan  أَ لضَّرَارُ يُزَالُ“ kemudaratan itu wajib disingkirkan”, maksudnya, setiap hal yang akan menimbulkan kemudaratan baik terhadap diri sendiri atau terhadap diri orang lain, wajib diantisipasi agar jangan terjadi. Diantara upaya mengantisipasinya ialah adanya kewajiban mengganti rugi atas pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian materi, dan ancaman hukuman takzir karena telah membuat orang lain menderita dari segi fisik atau kejiwaan.

 

Pembahasan

 

  1. Pengertian dan dasar hukum nafkah

Nafkah dalam bahasa arab disebut an-nafaqah, yang artinya pengeluaran (Abdul Aziz Dahlan, h. 1281: 1997), belanja, kebutuhan pokok (Kamal Mukhtar, h. 167: 1974), dan sesutu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya. (Wahbah al-Alzuhaili, h. 110: 2011). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa nafkah yaitu pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. (Abdul Aziz Dahlan: 1997) Menurut Zahry Hamid nafaqah diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak. (Dudung Abdul Razak, h. 152: 2019) Mustofa Hasan dalam bukunya Pengantar Hukum Keluarga mendefinisikan nafkah yaitu semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. (Mustofa Hasan, h. 172: 2011). Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah belanja hidup bagi istri, anak, serta orang-orang yang berada dalam tanggungannya, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan dan lain-lain, dengan tujuan untuk -menjamin kebutuhan pihak-pihak yang berhak untuk memperoleh nafkah .

Ulama fiqh sepakat bahwa ayah berkewajiban membayar nafkah anak-anaknya berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (2) ayat 233, sebagai berikut:

Artinya:  Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya… (al-Baqarah :233)

 

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan tentang persoalan wanita yang ditalak, dan mereka memiliki seorang bayi. Dengan menggunakan redaksi berita, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Seorang ibu yang menyusukan anak tentu saja memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu, dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu pula makanya seorang ayah berkewajiban untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu. Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disebabkan karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya. (M. Quraish Shihab, h. 505: 2002). Seiring dengan penjelasan di atas, Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh wa Adillatuhu menjelaskan bahwa makna ayat di atas adalah bahwa seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran, sebagaimana wajibnya nafkah atas istri karena ia melahirkan anak tersebut. ( Wahbah al-Zuhaili, h. 136)

Menurut Ahmad Rofiq, ayat di atas tidak secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah  untuk memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya. Hal ini diperkuat dengan ilustrasi , bahwa apabila anak tersebut disusukan  oleh wanita lain  yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab  untuk membayar perempuan yang menyusukan secara makruf. (Ahmad Rofiq, h.190-191: 2013). Menurut Yaswirman dalam buku Hukum Keluarga, dijelaskan bahwa jika seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa iddah talak raj’i, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut sampai dewasa. Logikanya, setelah bercerai saja masih wajib bagi mantan suami memberi nafkah untuk pengasuhan anaknya, apalagi ketika belum bercerai. Maka wajar di berbagai negeri muslim sudah ditetapkan bahwa tanggung jawab terhadap anak sudah menjadi kewajiban berdua  menurut keadaan dan kemampuan masing-masing. (Yaswirman, h. 250: 2011)

Dalam hadits tentang kisah Hindun yang diriwayatkan jamaah dari Aisyah binti Abu Bakar, dijelaskan:

Artinya: Dari A’isyah berkata: Hindun binti Utbah istri Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW., mengadu: Wahai Rasulullah Saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit (kikir), ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan anakku, kecuali aku mengambil sendiri hartanya tanpa sepengetahuannya, apakah aku menanggung dosa atas tindakan tersebut? Beliau bersabda: ambil saja hartanya secara makruf, untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu ( Mutafaq ‘Alaih)

Dalam hadits lain riwayat Abu Daud dan Abu Hurairah diceritakan bahwa seorang laki-laki datang meminta nasehat kepada Rasulullah tentang kemana harusnya dibelanjakan uang yang sedang dimilikinya dengan mengatakan: Hai Rasulullah, saya memiliki uang satu dinar? Rasulullah menjawab: Belanjakanlah uang itu untuk dirimu, kemudian laki-laki itu berkata lagi, saya punya satu dinar lagi.., Rasulullah menjawab, belanjakanlah untuk istrimu, saya masih mempunyai satu dinar yang lain, kata laki-laki itu, dinasehati oleh Rasulullah: Belanjakanlah kepada anakmu. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, masih ada dengan saya dinar yang lain. Rasulullah berkata: Nafkahkanlah untuk pembantumu. Pada akhirnya laki-laki itumenjelaskan bahwa dia masih memiliki dinar yang lain, yang dinasehatkan rasulullah agar dibelanjakan saja untuk siapa yang dikehendakinya.

Hadits yang pertama secara tegas membenarkan si istri mengambil harta suaminya untuk kepentingan diri dan anaknya. Hal itu menunjukan bahwa pada harta seorang ayah terdapat hak belanja anak kandungnya. sedangkan pada hadits kedua menunjukan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak kandungnya. Kedua hadits di atas menurut Wahbah al-Zuhaili secara tegas menjelaskan bahwa nafkah istri dan anak itu menjadi tanggung jawab ayah. (Wahbah al-Zuhaili, h. 136)

Dalam literatur fikih, antara lain dalam buku al-fiqh al-islami wa adillatuh, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang menjadi landasan atau sebab kewajiban seorang ayah  untuk menafkahi anak adalah selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan hidup. Hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin nafkah hidupnya. Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan seorang anak adalah ayah dan ibunya. Apabila sang ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah tangga, maka sang ayah bertanggung jawab untuk mencarikan nafkah anaknya.

 

  1. Syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikuit (Abdul Aziz Dahlan, h.1283-1284):

  1. Apabila ayah mampu untuk memberikan nafkah mereka, atau paling tidak mampu untuk bekerja mencari rezeki. Apabila ayah tidak mampu, baik karena memang tidak punya harta maupun tidak mampu bekerja mencari nafkah, maka ia tidak wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ayah tidak wajib bekerja untuk memberi nafkah anaknya jika memang ia sendiri susah meskipun masih mampu untuk bekerja. Namun ia tidak wajib bekerja untuk menafkahi anaknya yang juga miskin.
  2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri dan tidak atau belum mampu mencari nafkah sendiri. Apabila anak itu memiliki nafkah atau pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib memberinya nafkah.
  3. Menurut mazhab Hanbali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, perbedaan agama ayah dan anak tidak menghalangi kewajiban ayah membayarkan nafkah anaknya. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-baqarah (2) ayat 233, yang tidak membedakan hal tersebut.

Seseorang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja jika termasuk pada salah satu berikut ini:

  1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri, hal ini disepakati oleh ulama fiqh. Adapun bagi anak yang sudah besar, menurut jumhur ulama ayah tidak wajib menanggung nafkahnya, kecuali jika anak tersebut tidak mampu mencari nafkah karena penyakit yang dideritanya, seperti gila dan penyakit yang tidak memumungkinkannya untuk mencari nafkah. Akan tetapi menurut mazhab Hambali mewajibkan ayah memberikan nafkah anak yang telah besar (dewasa) apabila anak itu miskin, sekalipun anak tersebut tidak memiliki cacat apapun.
  2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami. Apabila ia mempunyai pekerjaan tetap, maka ayahnya tidak wajib lagi membayar nafkahnya. Hal ini disepakati oleh ulama fikih.
  3. Anak yang masih menuntut ilmu. Kesibukannya menuntut ilmu sehingga tidak punya waktu untuk bekerja  maka nafkahnya wajib ditanggung oleh ayahnya, meski anak tersebut sebenarnya mampu untuk bekerja. Jika anak yang sedang menuntut ilmu diharuskan untuk bekerja maka akan berdampak buruk pada kemaslahatan masyarakat.

Dari keterangan di atas dapat diketahui nahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya berhubungan erat dengan kondisi anak yang sedang membutuhkan pertolongan ayahnya. Oleh sebab itu, kewajiban memberikan nafkah kepada anak yang sedang membutuhkan bukan saja khusus kepada anak yang masih kecil, anak yang sudah dewasa yang dalam keadaan miskin terdesak nafkah, wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang dalam berkelapangan. Sebaliknya, ayah tidak lagi berkewajiban menafkahi anaknya apabila anaknya mempunyai harta yang mencukupi untuk keperluan dirinya meskipun anak tersebut masih di bawah umur. ( Satria Efendi M Zein, h. 159: 2004)

 

  1. Jumlah nafkah anak

Ulama fiqh sepakat berpendapat bahwa nafkah anak yang wajib dibayarkan ayah adalah  sesuai dengan kebutuhan pokok mereka dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi anak dan adat istiadat setempat. Adapun ukuran pemberian nafkah dalam bentuk tiga hal (sandang, pangan, dan papan) adalah menurut kadar  kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalak (65) :7:

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat  atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur’an dan Sunnah dengan ‘urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.

Sudarsono dalam Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan  anak atau anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikan nya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus dimuka pengadilan, besarnya juga disesuaikan  dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi kebutuhan si anak, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (Muhammad Syaifuddin, h.374)

 

 

  1. Hak nafkah anak pascaperceraian dalam perspektif Hukum Islam

 

  1. Pengertian Hukum Islam

Dalam literatur hukum dalam Islam tidak dijumpailafadz hukum Islam secara khusus dalam al-Qur’an maupun Hadits Nabi Saw. Dua sumber hukum Islam ini hanya menggunakan istilah syari’at, yang secara bahasa berarti jalan yang lempang. Kata ini berarti jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan yang harus diikuti, atau juga jalan kehidupan. (Alaiddin Koto, h. 24: 2012),

Kata “ Hukum Islam” sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris “Islamic Law” yang sering digunakan dalam literatur berbahasa Inggris, yang artinya hukum Islam. Tetapi tidak ditemukan fakta mana yang lebih dahulu menggunakan istilah tersebut. Artinya, apakah istilah hukum Islam yang dikenal di Indonesia merupakan terjemahan dari literatur Barat,  “Islamic law”atau terjemahan bebashukum al-syar’iy. Yang jelas para ahli berpendapat bahwa istilah hukum Islam adalah khas Indonesia sebagai terjemahan dari syari’at atau hukum al-syar’iy.

Menurut Amir Syarifuddin, untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata “hukum” itu disandarkan kepada “Islam”. Pengertian “hukum” secara sederhana adalah “seperangkatperaturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”. Bila kata hukum ini dihubungkan dengan kata “Islam” syara’, maka “hukum Islam” adalah “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam. (Amir Syarifuddin, h.60: 1993)

Kata “seperangkat aturan” dalam definisi di atas  menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam  itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kemudian, kata “ berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah” menjelaskan bahwa perangkat aturan tersebut digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah.

Begitu juga kata “ tentang tingkah laku manusia mukallaf” kata ini mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindakan lahiriyah dari manusia yang dikenai hukum. Pengaturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasulullah tersebut, yaitu umat Islam.

 Namun demikian, dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam adalah pemahaman terhadap syari’ah (fikih) yang telah diformulasikan dalam bentuk teks-teks hukum berupa perundang-undangan, konstitusi dan peraturan-peraturan yang mengikat seluruh warga negara. (Rifyal Ka’bah, h. 3: 2009) Secara sederhana dapat dikatakan bahwa “Hukum Islam” adalah fikih yang telah diformat dalam bentuk peraturan perundang-undangan modern (mempunyai bab dan pasal-pasal) atau sudah dijadikan sebagai hukum positif yang bersifat mengikat kepada semua warga negara yang beragama Islam. Dalam makalah ini penulis lebih cenderung memilih definisi hukum Islam yang kedua, yaitu pemahaman terhadap syari’ah (fiqh) yang telah diformulasikan dalam bentuk teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan.

 

      2. Nafkah anak pascaperceraiandan mekanisme penyelesaiannya jika si ayah melalaikan tanggung jawabnya

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan dan tujuan yang pokok dari sebuah perkawinan. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan; yaitu kepentingan untuk diri pribadi, dan kepentingan yang bersifat uneversal (umum), Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan  untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan  kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Anak merupakan penolong baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akherat kelak bagi diri ibu bapak yang bersangkutan. Aspek umum (universal) yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah dapat menjadi keturunan seseorang dan akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua  suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.

Hak-hak anak yang dilindungi oleh pasal 41 huruf a UU. No. 1 Tahun 1974 (Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974) dijelaskan secara lebih mendalam oleh Sudarsono dalam Muhammad Syaifuddin. Menurutnya, bahwa baik ibu atau bapak si anak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak / anak-anak yang mereka peroleh selama pernikahan. Ketika bercerai antara suami istri aka nada status baru, yaitu “janda” bagi istri, dan “duda” bagi suami, serta ada istilah mantan/ bekas istri dan mantan/ bekas suami, tetapi istilah ini tidak berlaku untuk anak dan dua orang tua. Tidak ada istilah mantan anak atau mantan orang tua. Untuk itu, ketika perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah. Oleh karenanya orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah (sandang, pangan, papan, dan kesehatan), dan kebutuhan ruhaniyah (pendidikan). Baik kebutuhan yang bersifat jasmaniyah atau ruhaniyah, keduanya mesti harus mendapatkan perhatian serius dari kedua orang tuanya, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim  di depan siding pengadilan  menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas bebas tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. (Muhammad Syaifuddin, h. 3373-374) Adapun jumlah nominal kebutuhan si anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarannya juga  disesuaikan dengan kemampuan financial si ayah.

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukunatau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan; Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

  1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
  2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak  dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
  3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Disini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dan tanggung jawab pengasuhan. Jika ketentuan pasal 41 UU perkawinan tersebut lebih memfokuskan  kepada kewajiban  dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun apabila terjadi bahwa suami tidak mampu, pengadilan dapat menentukan lain. Kompilasi Hukum Islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:

  1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
  2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
  3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi, meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena perceraian.

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Selain itu, diatur juga masalah upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh anak atau anak-anak yang orang tuanya bercerai dan tidak bertanggung jawab atau tidak mematuhi kewajiban yang diputuskan oleh pengadilan  yang berkaitan dengan masalah pemberian hak-hak si anak. Upaya hukum yang dapat melindungi anak dari tindakan orang tua yang tidak bertanggung jawab sangat diperlukan dalam hal ini, jangan sampai anak-anak yang telah mengalami penderitaan akibat perceraian orang tua mereka juga mendapat perlakuan yang semena-mena dengan tidak dipenuhinya hak-hak yang seharusnya dapat mereka peroleh. (Wahyu Erna Nengsih, h.140: 2005)

Anak-anak yang orang tua mereka tidak melaksanakan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim, dapat menuntut hak-haknya dengan cara-cara sebagai berikut:

 

  1. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan, meminta bantuan beliau secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya apabila orang tua mereka mendapat teguran dari pihak keluarga yang mereka segani dimungkinkan persoalan tersebut bisa diselesaikan. Dalam masyarakat yang tradisional yang masih memegang teguh masalah kekerabatan biasanya akan tunduk dengan titah ketua kekerabatannya dan sanksi yang bersifat informal yang ada di masyarakat masih sangat efektif untuk membuat mereka yang melanggarnya menjadi jera, seperti pada masyarakat minang dengan kekerabatan materialnya.
  2. Bisa juga dengan mendatangi pemuka agama yang dikenal dan dapat dipercaya. Mohon bantuan dari mereka untuk turut serta membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Pada umumnya orang yang beragama akan patuh pada para pemuka agama yang menjadi panutan mereka. Harapan yang ingin dicapai adalah kiranya kedua orang tua kembali akan mematuhi putusan yang telah ditetapkan untuk mereka. Posisi pemuka agama disini sebagai mediator yang menengahi antara orang tua dan anak.
  3. Apabila keluarga maupun pemuka agama tidak dapat juga mempengaruhi atau memperbaiki keadaan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. (Muhammad Syaifuddin, h. 376-377: 2004)

Lebih tegas lagi  Wahyu Erna Ningsih dan Putu Samawati menjelaskan secara rinci sebagai berikut (Wahyu Erna Ningsih, h.126) :

  1. Kewajiban “membiayai” anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian
  2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah (sampai anak dewasa atau berdidri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggung jawab ayah walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan anak berada pada ibu, kakek, nenek, bibi, dan sebagainya.
  3. Bila ayah tidak memberi biaya pemeliharaan (penghidupan), maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
  4. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil (mantan ) suami. Jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila (mantan) suami datang memenuhi panggilan dari pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan Pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 (delapan) hari. Setelah lebih dari 8 (delapan) hari, mantan suami tidak melaksanakan atau memenuhi putusan pengadilan, maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh Ketua Pengadilan yang memerintahkan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. (Wahyu Erna Ningsih, h.372: 2006)

Pendapat yang relatif sama juga di paparkan oleh Mohd. Idris Ramulyo, yang menegaskan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dapat diperoleh anak atau anak-anak dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak / anak-anaknya, baik secara rohani maupun jasmani dengan sebaik-baiknya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab sepenuhnya si ayah hingga si anak menikah atau dapat berdidri sendiri (mandiri). Si ibu dapat membantupemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka apabila dirasa si ayah tidak dapat mencukupi sepenuhnya semua biaya tersebut. Besarnya beban seorang ayah untuk anak-anaknya disesuaikan menurut kepatutan dan kedudukan si ayah yang bersangkutan dalam hal ini didasarkan pada besarnya penghasilan si ayah. (Mohd. Idris Ramulyo, h. 93: 2004 )

 

Kesimpulan

  1. Kewajiban membiayai atau memberi nafkah tidak hilang karena putusnya perkawinan yang diakibatkan adanya perceraian.
  2. Kewajiban membiayai atau memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja atau mendapat penghasilan atau telah menikah. Adapun besarnya kadar nafkah yang harus diberikan oleh si ayah kepada anak disesuaikan menurut kepatutan dari kedudukan  si ayah yang bersangkutan dalam hal ini didasarkan kepada besarnya penghasilan si ayah.
  3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si anak/ anak-anak jika orang tuannya tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, yaitu;
  4. Melaporkan kelalaian orang tua mereka kepada pihak keluarga yang dapat dipercaya dan dituakan
  5. Meminta bantuan kepada pemuka agama yang dikenal, disegani, dan dipercaya
  6. Bila ayah tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan anak, maka seorang istri (mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama dimana proses perceraian dilakukan.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

al-Alzuhaili,  Wahbah, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid.10, Jakarta: Gema Insani, 2011

Al-San’any, Subul al-Salam, Juz 3, Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Araby, 1379 H/ 1960 M

Bahar, Muchlis, Pemikiran Hukum Islam Moderat, Jakarta: Pustaka IKADI, 2009

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1997

Hasan, Mustofa, Pengantar Hukum Keluarga, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2011

Koto, Alaiddin, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

Mukhtar ,Kamal, Azas-Azas Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Zein, Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer, (Jakarta: Kencana, 2004

Ningsih, Wahyu Erna dan Putu Sama Wati, Hukum Perkawinan Indonesia, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006

Razak, Dudung Abdul dan Widia Sulastri, Fiqh Munakahat I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004

 

Syaifuddin, Muhammad, dkk, Hukum Perceraian,  Jakarta: Sinar Grafika, 2004

 

Syarifuddin, Amir, Pembaharuaan Pemikiran Dalam Hukum Islam,  Padang: Angkasa Raya, 1993

Yaswirman, Hukum Keluarga (Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkbau), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *